BPKH Salurkan Nilai Manfaat Tahap Pertama 2025 kepada 5,4 Juta Calon Haji

KOMPAS.com-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 kepada 5,4 juta calon jemaah haji reguler dan khusus.

Total nilai manfaat yang disalurkan mencapai Rp 2,1 triliun.

“BPKH terus berupaya agar dana kelolaan jemaah haji dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Tidak hanya dalam bentuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga dalam bentuk nilai manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh jemaah,” kata Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, di Jakarta, Senin (8/9/2025), dilansir dari Antara.

Baca juga: Doa Nabi Ibrahim agar Cepat Naik Haji dan Amalan yang Bisa Dilakukan

Rincian Penyaluran Nilai Manfaat

Fadlul menjelaskan, nilai manfaat yang disalurkan terdiri dari:

-Rp 1,9 triliun untuk calon jemaah haji reguler, dengan rata-rata nilai manfaat per orang sebesar Rp 366.000.

-9,2 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk calon jemaah haji khusus, dengan rata-rata nilai manfaat per orang sebesar 72 dolar AS.

Menurut Fadlul, distribusi nilai manfaat ini merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dipegang BPKH dalam mengelola dana haji.

“Nilai manfaat ini adalah bentuk konkret dari optimalisasi pengelolaan dana haji yang aman, produktif, dan transparan,” ujarnya.

Baca juga: Alur Pendaftaran Haji Reguler dan Syarat yang Harus Dipenuhi

Prinsip Syariah dan Transparansi

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menegaskan penyaluran nilai manfaat tetap berlandaskan prinsip syariah dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

“Kami pastikan nilai manfaat ini dibagikan secara adil, transparan, sesuai prinsip syariah, dan dapat diakses jemaah melalui kanal digital seperti aplikasi BPKH Apps,” jelas Amri.

Ia juga mengimbau para jemaah untuk memantau informasi resmi BPKH serta memastikan data telah terverifikasi dalam sistem.

Optimalisasi Dana Haji

BPKH menegaskan komitmennya untuk terus mengelola dana haji secara profesional dan akuntabel.

Pengelolaan dana ini diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.