Board of Peace untuk Palestina, PBNU Nilai Penting, MUI Menolak

KOMPAS.com-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace sebagai langkah penting untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina, di tengah munculnya penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap inisiatif tersebut.

Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Indonesia tidak seharusnya bersikap pasif dalam berbagai inisiatif internasional yang berkaitan dengan upaya membantu perjuangan rakyat Palestina.

“Keberadaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta, di dalam inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026), dilansir dari Antara.

Baca juga: Kasus Pandji Pragiwaksono, PBNU Bantah AMNU Wakili NU

Ia menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dari sejumlah elemen terkait Board of Peace, hingga saat ini belum tersedia platform alternatif lain yang mampu mengonsolidasikan upaya internasional untuk perdamaian Palestina.

“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform membangun satu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” katanya.

Menurut dia, Board of Peace sejauh ini menjadi satu-satunya wadah yang muncul untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina, sementara opsi lain belum tersedia.

Gus Yahya menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut semata-mata didorong oleh pertimbangan kemanusiaan dan dukungan terhadap bangsa Palestina.

“Keikutsertaan Indonesia tentu saja untuk membantu bangsa Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.

Baca juga: MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace, Berikut Alasan-alasannya

Sikap Berbeda MUI

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sikap berbeda dan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menilai keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebagai langkah yang tidak berpihak kepada Palestina.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Cholil Nafis.

Ia juga secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

Baca juga: PBNU Prediksi 10.000 Warga NU Hadiri Puncak Harlah ke-100 di Istora Senayan

Pandangan senada disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim yang menilai Board of Peace sebagai bentuk nyata neokolonialisme.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Sudarnoto.

Sudarnoto menegaskan bahwa MUI menolak konsep “perdamaian semu” sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis pada keadilan.

Selain itu, MUI menilai setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.