Ma’ruf Amin Ungkap Misi DSN MUI Kawal Muamalah Syariah

KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin menegaskan peran DSN-MUI tidak hanya mengawal kepatuhan transaksi syariah, tetapi juga menghidupkan kembali fiqh muamalah dalam praktik ekonomi modern.

Hal itu disampaikan dalam taujihat dan iftitah pada agenda ta’aruf pengurus DSN-MUI dan Rapat Pleno ke-60 di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ma’ruf Amin menyampaikan, DSN-MUI dibentuk pada 1999 sebagai respons atas kebutuhan menghadirkan sistem transaksi keuangan yang sesuai syariah di tengah dominasi sistem berbasis bunga saat itu.

“DSN ini dibangun tahun 1999 adalah untuk mengawal berjalannya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Tahun ’99 itu kita memang mulai keinginan dari para ulama, karena pada waktu itu semua bank itu tidak ada yang syariah, semua berbunga. Maka ada gerakan pertama itu bank tanpa bunga,” ujarnya.

Baca juga: Fatwa Baru Disiapkan, DSN-MUI Respons Perkembangan Industri Syariah

Menurut dia, kehadiran DSN-MUI bertujuan melindungi umat dalam praktik muamalah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

“Dewan Syariah Nasional itu pertama untuk menjaga umat Islam dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah, disebut sebagai himayatul ummah ‘anil mu’amalah ghairil masyru’ah,” kata Ma’ruf.

Ia menambahkan, misi penting lainnya adalah menghidupkan kembali fiqh muamalah yang lama berkembang di literatur dan ruang akademik, tetapi minim praktik di lapangan.

“Fiqh muamalah itu diajarkan di pesantren, di perguruan tinggi, dibaca kitabnya ada, tapi belakangan tidak dipraktikkan, tidak ditatbiqkan. Jadi hanya ada di pesantren dan di perguruan tinggi, tapi dalam praktik tidak ada,” jelasnya.

Ma’ruf Amin mengutip ungkapan ulama bahwa fiqh muamalah sempat hanya tinggal sebagai teks dan bahan pelajaran.

“La yabqa fiqhul muamalah illa rasman. Fiqh muamalah hanya ada dalam tulisan, wala yabqa illa darsan, hanya dipelajari,” katanya.

Upaya menghidupkan kembali praktik tersebut, lanjut dia, dilakukan melalui regulasi dan pelembagaan, termasuk pembentukan institusi dan industri keuangan syariah.

Ia menilai langkah itu kini membuahkan hasil dengan diakuinya ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Baca juga: MUI Ingatkan Risiko Politik dan Moral atas Rencana Kirim 8.000 Tentara ke Gaza

“Alhamdulillah ekonomi syariah menjadi sistem dalam nasional. Makanya ekonomi nasional kita mengandung dual economic system, sistem konvensional dan juga sistem syariah. Banknya juga dual banking system, yaitu bank konvensional dan bank syariah,” ujarnya.

Dalam konteks penguatan ekonomi nasional, Ma’ruf Amin menyoroti kontribusi instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk atau surat berharga syariah negara.

Ia menyebut sukuk telah memberi kontribusi besar terhadap pembiayaan dan partisipasi publik.

“Salah satu yang paling khas itu adalah sukuk. Sukuk ini menyumbang besar sekali. Sudah berapa? Tiga ribu triliun. Itu bukan nilai kecil,” kata Ma’ruf.

Ia menjelaskan, pengembangan sukuk tidak hanya ditujukan bagi investor besar atau luar negeri, tetapi juga diperluas melalui sukuk ritel agar masyarakat kecil bisa ikut merasakan manfaatnya.

Baca juga: Prabowo Siapkan Lahan 4000 Meter di Bundaran HI, MUI Tegaskan Hanya Hak Pakai

“Kemudian kita minta supaya Sukuk Ritel, supaya yang kecil juga bisa dapat menikmati keuntungan dari sukuk itu. Pemerintah dapat dukungan, masyarakat dapat untung,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Ma’ruf Amin juga menekankan bahwa fondasi utama sistem syariah adalah keadilan dan kemaslahatan. Ia mengutip pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hakikat syariah.

“Innash-syari’ata mabnaha wa asasuhu ‘alal hikami wa mashalihil ‘ibadi. Syariat itu dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba,” katanya.

Ia melanjutkan, “Wahiya ‘adlun kulluha, wa rahmatun kulluha, wa mashlahatun kulluha, wa hikmatun kulluha. Syariat itu seluruhnya keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.”

Oleh karena itu, ia menegaskan, jika suatu praktik justru melahirkan ketidakadilan, kerusakan, dan kesia-siaan, maka hal itu tidak sejalan dengan prinsip syariah, meskipun diberi label syariah.

“Kalau hasilnya tidak adil, tidak rahmat, tidak maslahat, tidak hikmah, itu bukan syariah,” ujar Ma’ruf Amin.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa penerapan prinsip syariah akan terus mendorong kemajuan sektor perbankan dan pasar modal syariah di Indonesia.