KOMPAS.com – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik untuk menangkal disinformasi yang kerap menyertai berbagai program sosial pemerintah.
Hal itu disampaikan Hariqo dalam talkshow bertajuk “Zakat Menguatkan Indonesia: Mengelola Potensi Zakat dan Filantropi Islam untuk Kesejahteraan Umat Melalui Media Massa” yang digelar di Aula Achmad Subianto, Kantor Pusat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Hariqo, saat ini arus disinformasi di ruang digital semakin kuat sehingga lembaga pemerintah maupun organisasi sosial perlu memperkuat strategi komunikasi agar informasi yang benar dapat sampai kepada masyarakat.
Ia menilai tantangan komunikasi publik pada periode 2025–2026 menjadi salah satu yang paling berat karena masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan di media sosial.
“Disinformasi saat ini sangat berat. Bahkan kadang kita sendiri sulit membedakan mana video yang benar dan mana yang tidak,” kata Hariqo.
Baca juga: Baznas Gandeng Media Perluas Literasi Zakat dan Filantropi Islam
Karena itu, ia menilai lembaga seperti Baznas perlu memperkuat publikasi program-programnya agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat sekaligus memahami dampak nyata dari kegiatan sosial yang dilakukan.
Dalam kesempatan itu, Hariqo juga menyinggung sejumlah program sosial pemerintah yang disebut sebagai langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya adalah program cek kesehatan preventif gratis yang menurutnya menjangkau puluhan juta warga.
Ia menyebut pada 2025 sekitar 70 juta masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan preventif secara gratis, padahal layanan tersebut sebelumnya bisa menelan biaya sekitar Rp650.000 hingga lebih dari Rp1 juta.
“Program seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala nasional,” ujar Hariqo.
Selain itu, ia juga menyoroti program makan bergizi gratis yang disebut menjangkau sekitar 60 juta penerima setiap hari.
Meski demikian, Hariqo mengakui pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk insiden dan kritik publik yang muncul di tengah pelaksanaannya.
Baca juga: Baznas NTB Siapkan Penerima Zakat Jadi Pemasok Program MBG
Menurut dia, kritik tersebut justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan.
“Memang ada kritik, ada masalah di lapangan, tetapi itu menjadi bagian dari proses perbaikan,” tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut, Hariqo juga menegaskan bahwa dana zakat yang dikelola Baznas tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis, sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar di masyarakat.
“Baznas sudah meluruskan bahwa dana zakat tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting, terutama di tengah tingginya kecurigaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah akibat maraknya isu korupsi.
Karena itu, menurut Hariqo, pemberitaan yang akurat dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga publik.
Di sisi lain, ia juga menyoroti meningkatnya kesalehan sosial masyarakat yang tercermin dari peningkatan penghimpunan zakat.
Menurut dia, pada awal kepemimpinan Ketua Baznas Sodik Mudjahid, penerimaan zakat disebut mencapai sekitar Rp43 miliar, menjadi capaian tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berbuat baik,” kata Hariqo.
Baca juga: Baznas Tegaskan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Tak Digunakan untuk MBG
Untuk memperkuat kepercayaan publik, ia menyarankan agar Baznas lebih banyak menampilkan kisah nyata para penerima manfaat program dalam berbagai kanal komunikasi.
Menurut dia, cerita langsung dari penerima manfaat akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat dan dapat mendorong partisipasi publik dalam kegiatan filantropi.
“Suara penerima manfaat sangat penting karena mereka yang paling dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Hariqo juga menekankan pentingnya strategi komunikasi yang dirangkum dalam konsep “3P”, yakni pelaksanaan program yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta publikasi yang kuat.
Ia berharap penguatan strategi komunikasi tersebut dapat membantu lembaga sosial dan pemerintah menghadapi tantangan disinformasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai program sosial.
“Jika pelaksanaan berjalan baik, partisipasi tinggi, dan publikasi kuat, maka kepercayaan publik juga akan semakin meningkat,” harap Hariqo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang