Biaya Haji 2026 Berpotensi Naik, DPR Minta Jangan Bebani Jemaah

KOMPAS.com – Potensi pembengkakan biaya penyelenggaraan ibadah haji kembali menjadi sorotan, seiring tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada berbagai komponen operasional.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai secara umum persiapan haji tahun ini berjalan sesuai jadwal dan lebih siap dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama justru berada pada tahap pelaksanaan di Arab Saudi.

“Dari sisi tahapan, semuanya sudah sesuai dan terselesaikan dengan baik. Tapi titik krusialnya ada di pelaksanaan. Jangan sampai persiapan yang sudah matang ini tidak berarti karena masalah di lapangan,” ujar Marwan dalam Bincang Outlook Haji 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Menhaj: Haji 2026 Tetap Jalan, Mitigasi Disiapkan di Tengah Konflik

Di tengah kesiapan tersebut, ia menyoroti adanya potensi kenaikan biaya yang dipicu oleh perubahan asumsi kurs dan lonjakan harga bahan bakar penerbangan.

“Pada saat keputusan awal, kurs dolar sekitar Rp16.500, sekarang sudah di atas Rp17.000. Avtur juga naik hampir dua kali lipat. Ini tentu berdampak pada biaya penyelenggaraan haji,” kata dia.

Meski demikian, DPR menegaskan bahwa tambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah.

Pemerintah diminta segera menyiapkan skema pendanaan alternatif agar penyelenggaraan haji tetap berjalan tanpa hambatan.

“Pertama harapan kita ya pemerintah mendukung, mau dari APBN atau dari sumber lain, yang penting haji tidak terkendala karena biaya. Karena itu BPKH kita sudah minta menghitung andaikan ini semua tidak bisa ditemukan jalan untuk menyelesaikan kekurangan biaya yang membengkak,” jelas Marwan.

Baca juga: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung, Visa Sudah 99 Persen

Untuk itu, DPR telah meminta BPKH melakukan perhitungan menyeluruh terkait kemampuan menutup selisih biaya, termasuk dari sisi efisiensi dan optimalisasi dana yang tersedia.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, juga mengakui adanya potensi pembengkakan biaya, terutama jika terjadi perubahan rute penerbangan akibat situasi geopolitik global.

Menurut dia, penggunaan jalur alternatif yang lebih panjang dapat menambah durasi perjalanan sekaligus meningkatkan biaya operasional.

“Kalau harus memutar jalur penerbangan, tentu akan berdampak pada waktu tempuh dan biaya. Tapi kami berupaya agar tambahan ini tidak dibebankan kepada jemaah,” ujar Irfan.

Selain persoalan biaya, DPR juga menyoroti aspek teknis lain yang berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan, seperti distribusi kartu nusuk yang menjadi akses layanan jemaah selama di Tanah Suci.

Baca juga: Seruan Wamenhaj: Redam Konflik Dunia Demi Haji 2026 Berjalan Aman

Marwan menegaskan, pembagian nusuk harus dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan untuk menghindari persoalan seperti tahun sebelumnya.

“Kalau dibagikan di Saudi, kita khawatir akan terjadi masalah seperti tahun lalu. Karena itu harus dipastikan nusuk sudah sampai sebelum keberangkatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Firmansyah N. Nazaroedin, memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi risiko dari sisi keuangan, termasuk menjaga likuiditas dan kesiapan dana dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah bersama DPR menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keselamatan jemaah, dan stabilitas biaya.

Upaya menahan pembengkakan biaya agar tidak dibebankan kepada jemaah menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.