NU: Memulihkan Kompas Moral Republik

KONFLIK yang melanda PBNU dalam beberapa waktu terakhir, dari konsesi tambang sampai kisruh kepemimpinan yang dipicu tudingan lemahnya transparansi internal, telah menggerus kewibawaan NU sebagai jam’iyyah terbesar di Indonesia. Orang membicarakan NU dengan nada sumbang layaknya kehilangan sesuatu yang pernah mereka percayai dan cintai.

Inkoherensi Berpikir, Inkompatibilitas Sistem

Konsesi tambang dan kisruh kepemimpinan hanyalah riak di permukaan. Persoalannya jauh lebih dalam.

Ada inkoherensi cara berpikir. NU ingin berlari ke banyak arah sekaligus. Ingin tetap menjadi otoritas moral sambil secara cepat mewujudkan kemandirian ekonomi. Ingin menjadi aktor diplomasi kemanusiaan global sambil tetap merawat tradisi lokal warga Nahdliyin. Ingin dekat dengan kekuasaan tetapi tidak ingin kehilangan independensi.

Inkoherensi berpikir perlahan menjelma menjadi kebingungan. Kebingungan pada akhirnya melahirkan inkompatibilitas sistem. PBNU sebagai organisasi menanggung ketidakselarasan antara identitas, ambisi dan kapasitas yang dibiarkan berjalan tanpa orkestrasi. Hasilnya bisa ditebak.

Baca juga: Merawat Akar Jam’iyyah: Mengapa PBNU Butuh Representasi Ulama Luar Jawa?

Horatius pernah menulis: Est modus in rebus, sunt certi denique fines. Ada ukuran dan batas dalam setiap hal. Kalimat itu terasa relevan untuk NU hari ini. Sebuah renungan untuk menyelaraskan kembali identitas, ambisi dan kapasitas agar organisasi bisa berjalan tegap tanpa terseok-seok.

Pemulihan dari Dalam

Pemulihan selalu lebih sulit daripada pendirian. Mendirikan organisasi butuh visi; pemulihan butuh kerendahan hati. Mendirikan dilakukan oleh para pendiri dalam satu generasi yang menyatu dalam visi yang sama. Pemulihan dilakukan oleh banyak generasi yang masing-masing membawa kepentingan yang berbeda. Itulah yang membuat pemulihan jauh lebih berat. Tapi ia mungkin, asal dimulai dari empat hal yang mendasar.

Pertama, meneguhkan kembali NU sebagai kompas moral republik. Tidak ada organisasi lain di negeri ini yang memiliki tiga modal sekaligus, yakni akar tradisi keilmuan yang panjang, jangkauan akar rumput yang luas dan independensi historis dari negara. Tapi modal ini sedang tergerus. Kompas hanya berguna jika jarum magnetnya tidak terganggu.

Otoritas moral menuntut jarak. Jarak dari kepentingan. Dari kelompok. Dari kekuasaan. Bukan jarak yang dingin dan apolitik, melainkan jarak yang memungkinkan NU berbicara jujur, bahkan ketika kejujuran itu tidak menyenangkan siapa pun. Republik ini sudah cukup penuh dengan suara yang menghamba. Yang langka adalah suara yang berani.

Kedua, menghadirkan figur kepemimpinan sebagai simbol kesungguhan untuk berbenah. Kepercayaan tidak dibangun lewat siaran pers. Ia dibangun lewat sosok yang, ketika berdiri di mimbar, pendengarnya tidak perlu bertanya kepentingan siapa yang sedang ia bawa. Sosok yang hadir bukan hanya sebagai produk kompromi, melainkan sebagai pribadi yang menjaga diri dari konflik kepentingan. Yang otoritas keilmuannya diakui tanpa perlu diperdebatkan.

Yang tidak tersandera rekam jejak dan keterikatan kelompok. Sosok seperti ini langka karena mekanisme seleksi yang penuh kompromi cenderung menyaring figur seperti ini keluar, bukan mengangkatnya. Tanpa keberanian mengubah kebiasaan, agenda apa pun yang dirancang akan sulit dipercaya sebagai kesungguhan.

Ketiga, mengorkestrasi aset organisasi secara serius. NU memiliki aset yang luar biasa. Pesantren dengan jutaan santri. Jaringan ulama dan aktivis yang menjangkau dari kota sampai pelosok. Aset yang selama ini dikelola seperti warisan yang dibanggakan, tetapi tidak diurus. Disebut dalam pidato, bahkan diberi penghargaan, tapi tidak menjadi mesin yang berjalan.

Pesantren tidak terhubung menjadi kekuatan baru. Jaringan aktivis tidak diarahkan oleh strategi yang konsisten. Setiap simpul berjalan sendiri-sendiri. Kekuatan numerik gagal dikonversi menjadi kekuatan kolektif yang menggerakkan. Mengubah ini mensyaratkan satu hal yang tidak mudah, yakni melepaskan diri dari tarikan politik praktis. Bukan karena politik itu haram, melainkan karena perhatian yang terbagi tidak pernah menghasilkan kerja yang sungguh-sungguh.

Keempat, menempatkan hubungan dengan negara sebagai mitra strategis, bukan kepanjangan tangan. Mitra strategis bukan oposisi yang mengganggu, juga bukan pendukung yang membenarkan. Ia adalah pihak yang berdiri cukup dekat untuk didengar, tapi cukup jauh untuk berkata tidak. NU yang kredibel sebagai mitra strategis jauh lebih berharga, baik bagi negara maupun bagi NU sendiri.

Negara mendapatkan umpan balik yang berkualitas karena lahir dari kejujuran yang bertumpu pada nilai dan tradisi. NU mendapatkan kewibawaan sebagai pemberi nasihat yang didengar, bukan pengiring yang mengangguk. NU bisa menjadi suara yang dibutuhkan republik. Tapi hanya jika ia hadir sebagai dirinya sendiri.

Menentukan Prioritas, Memantapkan Arah

Pemulihan dari dalam bukan tujuan akhir. Ia hanya prasyarat. Setelah jarum kompas dibetulkan, NU harus memilih bagaimana ia akan bernavigasi di abad keduanya.
Abad kedua tidak akan seperti abad pertama. Dunia bergerak lebih cepat dan tantangan yang dihadapi tidak lagi sama dengan yang dihadapi para pendiri. Dalam keadaan seperti ini, ada dua arena yang tidak boleh dilewatkan, yaitu pendidikan dan kemandirian ekonomi.

Pendidikan adalah jantung NU sejak hari pertama. NU memiliki jutaan santri di ribuan pesantren. Pertanyaannya, apakah mereka disiapkan untuk menjawab tantangan abad ini atau sekadar mewarisi cara abad lalu? Tradisi keilmuan harus dijaga, tetapi pintu menuju ilmu-ilmu baru juga harus dibuka. Tanpa keseimbangan itu, pendidikan NU akan menjadi monumen yang dihormati tapi tidak relevan.

Kemandirian ekonomi adalah arena yang lebih lama diabaikan. Selama ini NU dianggap besar dalam jumlah, tetapi rapuh dalam gerakan ekonomi. Ekonomi umat tidak cukup dibangun dengan retorika keberpihakan. Ia butuh peta yang jelas, kelembagaan yang kuat, dan pendampingan yang konsisten, semuanya patut dijalankan dalam koridor muamalah yang menjadi pegangan tradisi.

Dua arena ini yang akan menentukan apakah NU di akhir abad keduanya menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh atau sekadar organisasi besar yang dihormati karena usianya.
Republik ini sedang menuju masa-masa yang menuntut kekokohan karakter. Di tengah ekstremisme yang menyederhanakan, pragmatisme yang melupakan nilai serta polarisasi yang mengeraskan hati, NU, sebagai bagian dari sistem yang membentuk karakter bangsa sejak sebelum republik ini berdiri, tidak boleh berhenti pada peran sebagai saksi sejarah. Ia harus terus terlibat dalam pembentukan karakter bangsa di masa mendatang.

Baca juga: Lirboyo dan Kekuatan Sunyi yang Menggerakkan Nahdlatul Ulama

Empat hal mendasar dan dua arena prioritas di atas bukan daftar program kerja. Ia adalah fondasi sekaligus penunjuk arah di abad kedua NU.

Semua hal tersebut menuntut satu keberanian yang justru paling sering dihindari. Keberanian untuk berhenti sejenak seraya bertanya ke mana sebenarnya NU sedang berjalan.

Organisasi sebesar NU tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan bersama arah yang tidak lagi jelas. Bersama jarak dengan kekuasaan yang semakin kabur. Bersama suara moral yang semakin lirih dan perlahan berganti menjadi suara kepentingan.