Merawat Akar Jam’iyyah: Mengapa PBNU Butuh Representasi Ulama Luar Jawa?

PERNYATAAN menohok dari sahabat Andi Jamaro Dulung, tokoh senior PBNU, dalam Halalbihalal Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII (PB IKA PMII) pada Selasa (28/4/2026) kembali membuka kotak pandora yang selama ini tabu dibicarakan secara terbuka: minimnya representasi ulama daerah di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam pidatonya itu, sahabat Andi Jamaro Dulung menyinggung formasi masa khidmat 2004-2009 di bawah kepemimpinan KH Ahmad Hasyim Muzadi dan KH MA Sahal Mahfudh, menjadi cermin terbaik, karena melibatkan perwakilan Luar Jawa.

Saat itu Katib Aam-nya adalah Profesor Nasaruddin Umar dan Sekjend-nya adalah KH Muhyidin Arubusman dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Forum Ketua PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Juli-Agustus 2026 atau Hadapi Mosi Tidak Percaya

Andi Jamaro, kemudian merujuk pada hasil Muktamar Makassar, Jombang, hingga Lampung, menyoroti adanya kecenderungan sentralisasi kepengurusan yang mengabaikan kiai-kiai di luar Jawa.

Kritik ini bukan sekadar urusan bagi-bagi jabatan. Ini adalah refleksi kritis atas arah gerak organisasi terbesar di Indonesia ini.

Memang, selama tiga periode terakhir—muktamar ke-33 di Jombang hingga ke-34 di Lampung—terasa ada pergeseran gaya kepemimpinan.

PBNU cenderung diisi oleh figur-figur yang berbasis di Jakarta atau pulau Jawa, dengan latar belakang akademisi atau profesional.

Sementara itu, kiai-kiai pengasuh pesantren dan aktifis NU di luar Jawa yang merawat jamaah sehari-hari semakin jarang mendapat tempat strategis di struktural PBNU.

Padahal, kekuatan NU bukan pada Jawa, atau elit perkotaan, melainkan pada loyalitas jamaah di seluruh pelosok Nusantara.

Kiai luar bagian dari ujung tombak yang memahami betul denyut nadi persoalan umat. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dari infiltrasi paham radikal.

Proporsionalitas yang Hilang

Menuntut keterlibatan ulama daerah secara proporsional bukanlah tindakan separatis. Sebaliknya, ini adalah upaya merawat kebinekaan NU.

Bagaimana mungkin PBNU bisa merumuskan kebijakan yang relevan untuk seluruh Indonesia, jika narasi yang terbangun hanya berpusat pada dinamika Jawa atau elite perkotaan?

Representasi luar Jawa yang minim menyebabkan PBNU terkesan jauh dari jangkauan akar rumput. PWNU (Wilayah) dan PCNU (Cabang) di luar Jawa sering kali merasa "hanya" menjadi penyumbang suara saat Muktamar, namun kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Sahabat Andi Jamaro benar ketika menekankan pentingnya mekanisme AD/ART. Namun, organisasi yang sehat juga membutuhkan penyegaran ide dan struktur.

Keterlibatan ulama luar Jawa akan membawa warna baru yang lebih membumi. Mereka membawa perspektif lokal yang otentik—soal konflik lahan di Sumatra, isu keagamaan di Sulawesi, hingga tantangan dakwah di Papua.

Tiga periode (15 tahun) adalah waktu yang cukup lama untuk mengevaluasi bahwa sentralisasi kepengurusan tidak serta-merta membuat NU lebih solid. Bahkan, terkadang menimbulkan jarak kultural antara PBNU dan basis di luar Jawa.

Karena itu, penting kiranya merespons seruan Andi Jamaro, PBNU kedepan harus berani melakukan "desentralisasi kepengurusan" secara kultural maupun struktural.

Menempatkan ulama luar Jawa di jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah bukan saja tentang keadilan geografis, tapi tentang keberlangsungan NU itu sendiri.

Baca juga: Gus Ipul Ungkap Syarat Ketum PBNU: Harus Punya Track Record Baik, Semua Kader Berpeluang

Nahdlatul Ulama, sebagaimana dicita-citakan muassis (pendiri), adalah organisasi yang didorong oleh kiai-kiai pesantren, bukan sekadar organisasi yang dijalankan oleh elite birokrat.

Saatnya memberikan panggung lebih luas bagi kiai luar Jawa agar NU tetap menjadi "jam'iyyah mubarakah" yang benar-benar dirasakan manfaatnya dari kota hingga ke desa-desa terpencil. Wallahu'alam bishawab.