Menag Nasaruddin Umar: Peran Kemenag dan MUI Saling Melengkapi

KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan keagamaan di Indonesia.

Menurut Menag, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan tata kelola kehidupan beragama, sedangkan MUI berperan memberikan pandangan keagamaan yang menjadi rujukan bagi umat.

Karena itu, ia mengajak MUI terus memperkuat perannya sebagai penjaga nilai-nilai dasar ajaran Islam sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.

Baca juga: Kisah Perantau Ikut Golek Garwo Kemenag, Ikhtiar Cari Jodoh Lewat Taaruf Sesuai Syariat

Pesan tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ukhuwah Islamiyah MUI di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menag: Kemenag dan MUI Miliki Peran yang Saling Melengkapi

Menag mengatakan bahwa MUI memiliki otoritas moral dan keilmuan untuk memastikan berbagai kebijakan maupun dinamika sosial tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan MUI menjadi modal penting dalam menjaga kehidupan beragama di Indonesia.

Baca juga: Menag: Menikah Bukan Sekadar Menyatukan Dua Insan, tetapi Membangun Peradaban

“Selama masih ada MUI, saya yakin hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tidak akan mudah lolos. Di situlah pentingnya peran MUI,” ujar Menag di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia juga mengajak MUI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan keagamaan yang harmonis dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bedakan Ajaran Prinsip dan Ruang Ijtihad

Dalam kesempatan tersebut, Menag mengingatkan pentingnya membedakan antara ajaran yang bersifat prinsip (tsawabit) dengan persoalan yang masih terbuka untuk ijtihad.

Menurutnya, ajaran yang menjadi prinsip dasar agama tidak dapat ditawar, sedangkan persoalan ijtihadi tetap membuka ruang dialog dan penafsiran.

“Kita tidak boleh menawar ajaran dasar, tetapi dalam persoalan ijtihadi ruang diskusi tetap terbuka,” katanya.

Bahasa Agama Jadi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Menag menilai pembangunan nasional membutuhkan dukungan tokoh agama dan organisasi keagamaan agar mampu memperoleh partisipasi masyarakat secara luas.

Menurutnya, berbagai program pemerintah akan lebih mudah diterima apabila mendapatkan legitimasi dari para ulama dan tokoh agama.

Ia mencontohkan program Keluarga Berencana (KB) yang semakin diterima masyarakat setelah melibatkan ulama dalam proses sosialisasi.

“Agama sangat penting memberikan motivasi bagi suksesnya pembangunan. Tanpa bahasa agama, sulit memperoleh partisipasi sepenuh hati dari masyarakat,” ujarnya.

Menag menambahkan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan beragama yang moderat demi mendukung kemajuan bangsa.