Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

32 PWNU Dukung Jakarta Jadi Lokasi Muktamar NU ke-35, Ini Alasannya

Kompas.com, 5 Juli 2026, 19:08 WIB
Puspasari Setyaningrum

Editor

KOMPAS.com - Dukungan terhadap DKI Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) terus menguat menjelang penetapan tuan rumah oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sebanyak 32 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah menyatakan dukungan agar forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut digelar di Jakarta.

Dukungan itu didasarkan pada pertimbangan kesiapan infrastruktur, kemudahan akses transportasi, serta waktu persiapan yang semakin terbatas menjelang pelaksanaan muktamar.

Baca juga: Jelang Muktamar NU 2026, Gus Rijal Klaim Mayoritas PWNU Ingin Perubahan Total Kepengurusan PBNU

Para ketua PWNU berharap usulan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan PBNU sebelum menetapkan lokasi resmi Muktamar ke-35 NU.

32 PWNU Sepakat Usulkan Jakarta Sebagai Lokasi Muktamar

Ketua PWNU Sumatra Barat, Prof Ganefri, mengatakan Jakarta menjadi pilihan paling rasional karena memiliki infrastruktur, akses transportasi, dan fasilitas yang memadai untuk menampung peserta Muktamar dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Jelang Muktamar NU, Kiai Imam Jazuli Soroti Aturan yang Bisa Jegal Kiai Maruf Amin

“Muktamar ini forum besar NU. Karena itu, tempatnya harus yang paling siap, paling mudah dijangkau, dan paling memungkinkan untuk mempercepat koordinasi. Dengan waktu persiapan yang semakin pendek, Jakarta adalah pilihan yang paling realistis,” kata Prof Ganefri, Jumat (3/7/2026).

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi daring para Ketua PWNU yang berlangsung pada Kamis malam, 2 Juli 2026.

Melalui rapat itu, para peserta mengusulkan kepada PBNU agar salah satu pondok pesantren di wilayah DKI Jakarta ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

Jakarta Dinilai Paling Siap Menjadi Lokasi Muktamar

Ketua PWNU Lampung, H Puji Raharjo, mengatakan dukungan kepada Jakarta didasarkan pada sejumlah pertimbangan teknis yang dinilai paling memungkinkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan muktamar.

Menurutnya, Jakarta memenuhi kriteria penyelenggaraan Muktamar sebagaimana dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026.

Selain itu, waktu persiapan yang tersisa kurang dari 30 hari membutuhkan lokasi yang memiliki kesiapan infrastruktur, kemudahan koordinasi, serta dukungan fasilitas yang memadai.

Jakarta juga dinilai memiliki sarana transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang lebih lengkap dibandingkan daerah lain.

Kemudahan akses menuju ibu kota melalui penerbangan langsung maupun jalur darat dari berbagai wilayah Indonesia juga menjadi alasan utama.

Dukungan dari 32 PWNU tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta merupakan pilihan paling realistis di tengah belum adanya keputusan resmi PBNU mengenai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

Pertimbangan Akses bagi Peserta dari Indonesia Timur

Dukungan serupa disampaikan Ketua PWNU Papua Pegunungan, Abdul Kohar.

Ia mengatakan sejak awal pihaknya telah mengusulkan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU karena lebih mudah dijangkau, khususnya bagi peserta dari wilayah Indonesia timur.

“Memang dari awal saya terus menyuarakan DKI Jakarta sebagai tuan rumah. Kalau di Kediri lagi, kami capek. Kemarin waktu Munas-Konbes NU di Ploso saja, kami keluar rumah jam 6 pagi, capek duduk di pesawat, capek di bus dalam perjalanan. Sampai arena, yang terasa hanya capek dan mengantuk. Kalau Jakarta kan enak transportasinya,” kata Abdul Kohar.

Menurutnya, lokasi yang lebih mudah diakses akan membuat peserta dari daerah yang jauh dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dalam kondisi yang lebih siap.

Karena itu, para Ketua PWNU menilai Jakarta menjadi pilihan yang efektif agar Muktamar dapat berlangsung tertib, lancar, dan tidak membebani peserta dari berbagai daerah.

Keputusan Lokasi Muktamar Tetap di Tangan PBNU

Puji Raharjo menegaskan usulan Jakarta tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan aspirasi PCNU maupun daerah lain yang telah mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar.

Menurutnya, seluruh usulan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati.

“Kami menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada PBNU,” kata Puji.

Ia menambahkan bahwa apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan PBNU harus dihormati sebagai keputusan organisasi.

Meski demikian, dukungan dari 32 PWNU diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

Adapun dukungan tersebut berasal dari PWNU Lampung bersama 31 PWNU lainnya, yakni Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "32 PWNU Kompak Minta Muktamar NU di Jakarta".

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.

Baca tentang


Terkini Lainnya
IGIC 2026, Menag Ingin Masjid Jadi Titik Temu untuk Perdamaian
IGIC 2026, Menag Ingin Masjid Jadi Titik Temu untuk Perdamaian
Aktual
Di IGIC 2026, Menag Ajak Masjid Hemat Air dan Kurangi Sampah
Di IGIC 2026, Menag Ajak Masjid Hemat Air dan Kurangi Sampah
Aktual
40 Imam Besar Dunia Doakan Persatuan Umat dan Masjid Al Aqsa
40 Imam Besar Dunia Doakan Persatuan Umat dan Masjid Al Aqsa
Aktual
BPJPH: Sertifikasi Halal Bisa Jadi Pengungkit Ekonomi Daerah
BPJPH: Sertifikasi Halal Bisa Jadi Pengungkit Ekonomi Daerah
Aktual
IGIC 2026 Digelar di Jakarta, Menag: Presiden Asosiasi Imam Besar Dunia Akan Ditetapkan
IGIC 2026 Digelar di Jakarta, Menag: Presiden Asosiasi Imam Besar Dunia Akan Ditetapkan
Aktual
Melihat Aurat di Media Sosial Tanpa Sengaja, Kapan Menjadi Dosa?
Melihat Aurat di Media Sosial Tanpa Sengaja, Kapan Menjadi Dosa?
Aktual
PUI Apresiasi 'Walk Out' Delegasi RI di PBB, Dorong Sikap Tegas untuk Palestina Berlanjut ke Aksi Nyata
PUI Apresiasi "Walk Out" Delegasi RI di PBB, Dorong Sikap Tegas untuk Palestina Berlanjut ke Aksi Nyata
Aktual
Menhaj Ingatkan Risiko Gagal Berangkat Haji karena Kesehatan, Minta Jemaah Siapkan Fisik
Menhaj Ingatkan Risiko Gagal Berangkat Haji karena Kesehatan, Minta Jemaah Siapkan Fisik
Aktual
Bolehkah Istri Menolak Nafkah dari Panghasilan Haram Suami?
Bolehkah Istri Menolak Nafkah dari Panghasilan Haram Suami?
Aktual
Dari Gontor ke Universitas Darunnajah, Jejak Pendidikan Pesantren di Ibu Kota
Dari Gontor ke Universitas Darunnajah, Jejak Pendidikan Pesantren di Ibu Kota
Aktual
Kemenhaj Buka Peluang 300 UMKM Masuk Ekosistem Haji dan Umrah
Kemenhaj Buka Peluang 300 UMKM Masuk Ekosistem Haji dan Umrah
Aktual
Menhaj Minta Jemaah Haji Mandiri, Tak Bergantung pada KBIHU di Tanah Suci
Menhaj Minta Jemaah Haji Mandiri, Tak Bergantung pada KBIHU di Tanah Suci
Aktual
Awal Puasa 2027 Menurut BRIN, Idul Fitri Diperkirakan Berbeda
Awal Puasa 2027 Menurut BRIN, Idul Fitri Diperkirakan Berbeda
Aktual
Didirikan Alumni Gontor pada 1959, Baitul Arqom Jember Jaga Tradisi Pendidikan Empat Generasi
Didirikan Alumni Gontor pada 1959, Baitul Arqom Jember Jaga Tradisi Pendidikan Empat Generasi
Aktual
Jemaah Umrah Jabar 600.000 per Tahun, Kemenhaj Minta UMKM Masuk Rantai Pasok
Jemaah Umrah Jabar 600.000 per Tahun, Kemenhaj Minta UMKM Masuk Rantai Pasok
Aktual
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar