Editor
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas pemerintah. Salah satu upayanya dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan dan perbaikan fasilitas sekolah, termasuk madrasah dan pesantren.
Dalam program revitalisasi tersebut, sebanyak 2.120 madrasah diusulkan untuk mendapatkan perbaikan. Dari jumlah tersebut, pengerjaan terhadap 1.404 madrasah tengah dikebut.
"Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca juga: Jadwal Pengajuan BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II 2026, Total Rp 4,1 Triliun
Prabowo mengatakan pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan agar anak-anak memperoleh lingkungan belajar yang layak.
Menurut dia, lebih dari 71.744 sekolah telah mendapatkan perbaikan hingga tahun ini.
Pemerintah menargetkan jumlah sekolah yang direnovasi terus bertambah hingga seluruh satuan pendidikan mendapatkan fasilitas yang memadai.
"Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000," ujarnya dikutip dari kemenag.go.id, Sabtu (15/8/2026).
Prabowo menargetkan renovasi seluruh sekolah di Indonesia, mulai SD, SMP, SMA, SMK hingga satuan pendidikan di lingkungan pesantren, dapat diselesaikan pada 2029.
"Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi," kata Prabowo.
Baca juga: Cara Mengunduh 90 Buku PAI dan Bahasa Arab Gratis untuk Siswa Madrasah
Madrasah menjadi salah satu bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan.
Sebanyak 2.120 madrasah diusulkan mendapatkan program revitalisasi. Dari jumlah tersebut, 1.404 madrasah tengah dikebut pengerjaannya.
Revitalisasi tidak hanya diarahkan pada perbaikan bangunan, tetapi juga untuk memastikan peserta didik memperoleh fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.
Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya mengatakan kebijakan tersebut diharapkan memberikan kesempatan yang setara kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
"Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, benar-benar memberikan perhatian kepada pendidikan tanpa membedakan. Semua diberikan prioritas agar anak-anak senang belajar, guru senang mengajar, dan masyarakat puas dengan hasilnya," kata Nasaruddin saat meninjau MTsN 1 Kota Bogor.
Selain infrastruktur, pemerintah mendorong peningkatan mutu pembelajaran agar peserta didik mampu bersaing di tingkat global.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Sekolah Unggul Garuda Transformasi.
"Sekolah unggul Garuda Transformasi tadi sudah mencakup 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026," ujar Prabowo.
Dua madrasah yang masuk dalam program tersebut adalah MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir (OKI) dan MAN Insan Cendekia Gorontalo.
Menurut Prabowo, sekolah dalam program tersebut menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB) untuk mendukung standar pendidikan yang mampu bersaing secara global.
Pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan bahasa asing, baik bagi guru maupun peserta didik.
"Kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," kata Prabowo.
Ia mengatakan pengenalan bahasa asing nantinya dilakukan sejak pendidikan dasar.
"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," ujarnya.
Menurut Prabowo, peningkatan kualitas pendidikan pada akhirnya harus membuat generasi muda memiliki kemampuan yang lebih baik ketika memasuki dunia kerja.
"Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih," katanya.
Pemerataan pendidikan, menurut Prabowo, tidak hanya berkaitan dengan kondisi sekolah. Akses menuju tempat pendidikan juga harus diperhatikan, terutama di wilayah perdesaan.
Pemerintah karena itu mempercepat pembangunan jembatan desa untuk meningkatkan konektivitas.
Prabowo mengatakan sebanyak 2.500 jembatan desa telah dibangun TNI dan 874 jembatan dibangun Polri. Pemerintah menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai hingga akhir tahun.
Menurut dia, pembangunan tersebut diperlukan agar kondisi geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.
"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah, karena tidak ada jembatan," ujar Prabowo.
Bagi madrasah dan pesantren, revitalisasi sarana pendidikan menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan.
Perbaikan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, dan akses menuju sekolah diharapkan dapat memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antardaerah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang