MUI Minta Menkeu Suahasil Jadikan Zakat Pengurang Pajak Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempertimbangkan zakat sebagai pengurang pajak langsung atau tax credit.

Usulan ini disampaikan di tengah harapan MUI agar ekonomi dan keuangan syariah mendapat tempat lebih besar dalam kebijakan fiskal pemerintah.

“Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan,” kata Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis dikutip dari laman MUI, Rabu (16/9/2026).

Baca juga: MUI Kritik Karnaval Maulid Horor di Pekalongan: Itu Bukan Ajaran Rasulullah

Dalam skema yang diusulkan Cholil, zakat akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Saat ini, zakat yang memenuhi ketentuan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak, sehingga belum berfungsi sebagai pengurang pajak langsung.

Cholil berharap Suahasil, yang baru dilantik sebagai Menkeu, turut memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Menurut dia, potensi ekonomi umat perlu didukung kebijakan dan tata kelola yang lebih terarah.

“Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Apakah Sound Horeg Haram? Ini Fatwa MUI, Dalil, dan Batas Penggunaannya

Konsolidasi Ekonomi Umat

Sebagai Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, Cholil juga mengungkapkan bahwa MUI telah mengusulkan pembentukan Danantara Syariah kepada CEO Danantara Rosan Roeslani.

Wadah tersebut diharapkan dapat mengonsolidasikan potensi ekonomi umat yang selama ini bergerak di berbagai sektor.

“Kami sudah sampaikan kepada Pak Rosan, CEO Danantara, agar dibentuk Danantara Syariah untuk mengkonsolidasi ekonomi umat,” kata Cholil.

Ia menyebut perbankan syariah, industri halal, dan dana sosial keagamaan sebagai bagian dari potensi tersebut. Cholil ingin instrumen ekonomi umat mendapat pengakuan dalam kerangka pengelolaan keuangan dan kebijakan fiskal negara.

“Banyak hal yang bisa menjadi instrumen dari ekonomi umat kita, tapi itu harus diakui sebagai sebuah instrumen negara. Yaitu harus masuk di dalam kerangka manajemen keuangan, kebijakan fiskal dari pemerintah tentang ekonomi dan keuangan umat ini,” ujarnya.

Selain mendorong ekonomi syariah, Cholil meminta Suahasil menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kepercayaan publik.

Ia berharap pemerintah mengurangi ketergantungan pada utang serta mengoptimalkan sumber penerimaan negara, antara lain dari pengelolaan sumber daya alam dan pajak korporasi.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Suahasil Nazara yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Beliau bukan orang baru, lama di Badan Fiskal, jadi Wakil Menteri sampai sekarang. Tolong dijaga kepercayaan publik, termasuk untuk menata, mengamankan APBN. Hindari banyak ngutang,” kata Cholil.