PPJI: Sekitar 85 Persen Anggota Bersertifikat Halal, Apa Tantangannya?

BANDUNG, KOMPAS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (DPP PPJI), Minerva Taran, memperkirakan sekitar 85 persen anggota organisasinya telah memiliki sertifikasi halal.

PPJI mendorong anggota yang belum bersertifikat halal untuk mengikuti program sertifikasi melalui kepengurusan pusat hingga daerah.

“Saya rasa sudah 85 persen, ya, anggota kita,” kata Minerva di sela-sela Rapimnas PPJI 2026 di Bandung, Selasa (30/9/2026).

Baca juga: MUI Ingatkan BPJPH: Jangan Kejar Cepat Terbitkan Sertifikat Halal, Ketepatan Harus Utama

Berdasarkan data organisasi, PPJI saat ini memiliki 3.244 anggota. Minerva menilai pengurusan sertifikasi halal semakin mudah dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya.

“Kalau dulu kan mahal banget, sekarang sudah bagus. Maksudnya, sudah terjangkaulah sama teman-teman,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Minerva, usaha jasa boga dengan beragam menu masih menghadapi biaya pengurusan sertifikasi. Keragaman bahan baku juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha.

Dorong seluruh anggota bersertifikat halal

Untuk mendorong seluruh anggota memiliki sertifikasi halal, PPJI menyelenggarakan program melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan DPP.

“Kita secara bertingkat, dari DPC menyelenggarakan, DPD menyelenggarakan, DPP juga menyelenggarakan sertifikasi halal,” kata Minerva.

Menurutnya, anggota dapat memilih program yang tersedia melalui kepengurusan tersebut.

Pelaksanaan di tingkat daerah juga dilakukan untuk menjangkau kelompok anggota di wilayah masing-masing.

Baca juga: Kemenag Tegaskan Fatwa Halal MUI Jadi Landasan Sertifikasi Halal

Tantangan bahan baku, dari beras hingga garam

Minerva mengatakan, salah satu tantangan dalam proses sertifikasi halal adalah pemilihan bahan baku beserta dokumen pendukungnya.

Ia mencontohkan beras yang digunakan anggota dalam mengolah makanan. Menurutnya, anggota menghadapi kebutuhan sertifikat halal dari produk beras yang dipilih.

“Jadi kita pakai beras A, ya, maka si beras itu harus ada sertifikat halalnya,” katanya.

Begitupun dengan garam. Ada jasa boga yang menggunakan garam batu atau garam grosok. Meskipun masyarakat umumnya menganggap garam sebagai bahan halal, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan dokumen bahan tersebut dalam proses sertifikasi.

“Garam kan kalau kita mikirnya pasti halal. Tapi halalnya kita itu, kita harus mencari produk yang memiliki sertifikat halal,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha terkadang beralih ke merek bahan baku yang telah bersertifikat halal.

Namun, pergantian bahan dapat memengaruhi cita rasa makanan yang sudah dikenal pelanggan.

“Nah, kadang-kadang kesulitannya itu mengubah rasa atau dari resep yang kita punya,” kata Minerva.

Ia mencontohkan kue lapis Surabaya yang memiliki karakter rasa khas. Mengganti mentega atau bahan lainnya dapat mengubah rasa sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan resep.

Minerva menegaskan, bahan yang belum memiliki sertifikat halal tidak serta-merta berarti tidak halal.

“Bukan berarti mentega yang dia pakai itu tidak halal, ya, cuma kan belum tersertifikasi halal,” ujarnya.

Perkuat profesionalisme jasa boga

Penguatan standar dan profesionalisme anggota turut menjadi perhatian dalam Rapimnas PPJI 2026 di Bandung.

Kegiatan diikuti 78 peserta dari 14 DPD yang hadir langsung, sementara DPD lainnya mengikuti secara daring.

Minerva mengatakan, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap industri jasa boga, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis, menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penguatan tersebut mencakup standar, kompetensi, dan etika usaha guna mendukung layanan jasa boga yang aman, higienis, berkualitas, serta bertanggung jawab.

PPJI juga menargetkan pertumbuhan jumlah anggota menjadi 5.000 pada 2029 melalui penguatan struktur daerah, pengembangan DPC, dan pembenahan basis data organisasi.