Legislator Minta Ditjen Pesantren Perkuat 5 Aspek, dari Anggaran hingga Keamanan Santri

KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama memperkuat lima aspek utama dalam pengelolaan pesantren di Indonesia.

Penguatan tersebut mencakup pelayanan, pemerataan anggaran, kesejahteraan pendidik, keamanan santri, serta kemandirian ekonomi pesantren.

Baca juga: Kemenag Gandeng Gus, Ning, dan Influencer dalam 5 Program Quick Win Pesantren

Ditjen Pesantren Diminta Perkuat Pelayanan dan Dukungan Negara

Dilansir dari Antara, Maman mengatakan, Ditjen Pesantren perlu menjalankan peran sebagai fasilitator dan mediator untuk memastikan kebutuhan lembaga pendidikan Islam tersebut terpenuhi.

“Dirjen Pesantren itu menjadi fasilitator dan mediator," ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran pesantren melalui pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama.

Baca juga: Pelantikan PBNU Digelar Sederhana di Pesantren, Gus Kikin Singgung Tradisi Organisasi

Pembentukan direktorat jenderal tersebut merupakan hasil perjuangan panjang untuk memperkuat afirmasi negara terhadap pesantren.

Upaya itu mencakup penguatan regulasi melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perjuangan pendanaan, hingga kebutuhan akan struktur kelembagaan yang lebih kuat.

Maman menegaskan, pengakuan negara terhadap pesantren tidak cukup diwujudkan melalui peringatan Hari Santri yang bersifat seremonial. Pemerintah perlu memastikan setiap pesantren mendapatkan pelayanan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Negara perlu memastikan pesantren memperoleh akses pelayanan, pendanaan, dan dukungan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga,“ kata dia.

Lima Aspek yang Perlu Diperkuat Ditjen Pesantren

Maman menjelaskan, terdapat lima urgensi pembentukan Ditjen Pesantren yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pesantren di seluruh Indonesia.

1. Mempermudah Pelayanan Administrasi Pesantren

Aspek pertama adalah mempermudah pelayanan administrasi dan pendataan pesantren. Kemudahan tersebut diperlukan agar pesantren dapat mengakses bantuan sesuai kebutuhan, termasuk untuk memperbaiki bangunan, memenuhi kebutuhan sanitasi, dan meningkatkan layanan kesehatan.

Pelayanan yang lebih baik diharapkan membantu pesantren mengatasi persoalan operasional sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan bagi para santri.

2. Memastikan Pemerataan Anggaran Pesantren

Aspek kedua adalah memperkuat dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Maman menyebut anggaran Ditjen Pesantren mulai dari Rp 4,2 triliun dan diharapkan meningkat hingga lebih dari Rp 5 triliun.

Meski demikian, peningkatan anggaran perlu diikuti validasi data agar bantuan menjangkau pesantren yang masih aktif dan benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah.

“Karena itu, pendataan dan pengawasan menjadi pekerjaan penting Ditjen Pesantren agar distribusi bantuan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan,” katanya.

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Pendidik

Aspek ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan pendidik pesantren. Maman menyoroti masih rendahnya honor yang diterima sebagian pendidik di lembaga pendidikan tersebut.

“Masih terdapat pendidik yang menerima honor sangat rendah, bahkan sekitar Rp200 ribu per bulan,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat dukungan terhadap tenaga pendidik pesantren, baik dari sisi kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi.

4. Memperbaiki Sarana, Prasarana, dan Keamanan Santri

Aspek keempat mencakup perbaikan sarana dan prasarana pendidikan pesantren. Maman menyoroti kebutuhan air bersih, sanitasi yang layak, serta keamanan bangunan di lingkungan pesantren.

Selain fasilitas fisik, perlindungan santri juga perlu diperkuat. Pengelola pesantren perlu memastikan lingkungan pendidikan yang aman untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual.

5. Mendorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

Aspek kelima adalah mendorong kemandirian ekonomi pesantren agar memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan. Menurut Maman, upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan usaha, koperasi, pertanian, maupun kegiatan produktif lainnya.

Dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, pesantren diharapkan dapat memperkuat keberlangsungan operasional sekaligus mengembangkan kegiatan pendidikan secara berkelanjutan.