Editor
KOMPAS.com-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan menggelar rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk menentukan waktu dan tempat Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU.
Rapat pleno tersebut digelar setelah panitia Munas-Konbes NU disahkan dan mulai mengadakan rapat perdana di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Keputusan mengenai waktu dan lokasi Munas-Konbes NU menjadi penting karena forum itu akan menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Muktamar NU.
Muktamar menjadi forum tertinggi PBNU yang akan menetapkan kepengurusan baru organisasi untuk lima tahun ke depan.
Baca juga: PBNU Sahkan Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Ipul Ditunjuk Jadi Ketuanya
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, panitia Munas-Konbes NU sudah disahkan dan mulai bekerja.
Ia menyebut Rais Aam PBNU telah menyetujui pelaksanaan rapat pleno pada 21 Mei 2026.
“Panitia sudah disahkan, hari ini ada rapat pertama panitia. Rais Aam sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas dan Konbes,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dilansir dari Antara.
Rapat pleno tersebut akan menjadi forum pengambilan keputusan awal terkait penyelenggaraan Munas dan Konbes NU.
Baca juga: PBNU Minta Pesantren Perkuat Perlindungan Santri usai Kasus Kekerasan Seksual di Pati
Penyelenggaraan Munas dan Konbes NU akan menentukan kapan dan di mana Muktamar PBNU digelar.
Muktamar merupakan forum tertinggi PBNU yang akan menentukan kepengurusan baru untuk masa khidmat lima tahun ke depan.
Gus Yahya mengatakan, sejumlah usulan lokasi penyelenggaraan Munas-Konbes maupun Muktamar NU telah mengemuka.
Beberapa daerah yang disebut antara lain Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Meski sejumlah usulan lokasi telah muncul, Gus Yahya menegaskan keputusan baru akan diambil dalam Munas dan Konbes PBNU.
Menurut dia, keputusan akan dibahas dengan mekanisme khas NU yang melibatkan kebijaksanaan para kiai dan sesepuh.
“Jadi nanti kita akan bicarakan, kita putuskan dengan cara NU. Cara NU itu artinya dengan kebijakan, wisdom dari para sesepuh kiai di lingkungan itu,” kata Gus Yahya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PBNU akan mempertimbangkan masukan dari para kiai sebelum menetapkan lokasi dan waktu forum organisasi.
Baca juga: AS-Iran Gagal Berdamai, PBNU dan Paus Leo XIV Serukan Hentikan Kekerasan Dunia
Terkait nama-nama yang mulai muncul sebagai kandidat calon ketua umum PBNU, Gus Yahya mempersilakan siapa pun untuk maju.
Salah satu nama yang disebut dalam isu pencalonan adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Namun, Gus Yahya tidak mempersoalkan munculnya nama-nama tersebut dalam dinamika menjelang Muktamar NU.
Saat disinggung mengenai kemungkinan dirinya kembali maju dalam kontestasi ketua umum PBNU, Gus Yahya mengatakan masih berupaya menuntaskan janji yang disampaikan ketika terpilih dalam Muktamar NU di Lampung.
Ia menyebut keputusan untuk maju kembali akan bergantung pada apakah janji tersebut telah selesai ditunaikan atau belum.
“Saya ini sekarang sedang berusaha melunasi utang janji saya pada waktu maju calon di Lampung kemarin. Kalau sudah lunas semua, ya, sudah. Kalau belum lunas, saya akan minta tempuh (maju),” katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang