Meruntuhkan Menara Gading LPNU, Menyelamatkan Ekonomi Nahdliyin

DI tengah besarnya potensi ekonomi Nahdlatul Ulama, ada pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur dan terbuka: mengapa hingga hari ini kekuatan ekonomi Nahdliyin belum mampu tumbuh sebanding dengan jumlah warganya?

Pertanyaan ini tidak bisa terus-menerus dijawab dengan seminar, diskusi, atau rapat koordinasi yang berulang. Sebab persoalan utamanya bukan kekurangan gagasan, melainkan kekurangan eksekusi. Bukan minim konsep, tetapi minim keberanian untuk mengubah arah.

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) sejatinya dibentuk untuk menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi warga. Namun dalam praktiknya, LPNU sering kali terjebak menjadi lembaga administratif yang sibuk mengelola program, tetapi belum berhasil membangun kekuatan ekonomi yang nyata di akar rumput.

Lebih memprihatinkan lagi, dalam beberapa kasus, keberadaan lembaga ekonomi justru dipersepsikan sebagai ruang untuk mencari peluang proyek, akses bantuan, atau kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan. Akibatnya, orientasi pemberdayaan bergeser menjadi orientasi kepentingan.

Baca juga: Gus Yahya Ajak Warga NU Jaga Persatuan Jelang Muktamar 2026: Hindari Kontroversi dan Pertentangan Baru

Jika kondisi ini terus dibiarkan, LPNU hanya akan menjadi tempat distribusi proposal, bukan pusat distribusi kesejahteraan. Padahal warga Nahdliyin tidak membutuhkan proposal. Mereka membutuhkan pasar. Mereka tidak membutuhkan seminar kewirausahaan yang kesekian kalinya. Mereka membutuhkan pembeli hasil panen mereka

Mereka juga tidak membutuhkan pidato dan teori mikro dan makro tentang ekonomi kerakyatan. Mereka membutuhkan akses modal, teknologi, dan jaringan usaha yang benar-benar bekerja.

Karena itu, ukuran keberhasilan LPNU harus diubah secara radikal. Bukan lagi berapa banyak kegiatan yang diselenggarakan, melainkan berapa banyak pengusaha baru yang lahir. Bukan berapa banyak nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan berapa besar omzet ekonomi warga yang meningkat.

Sudah saatnya LPNU keluar dari mentalitas "menara gading" yang terlalu nyaman berbicara tentang ekonomi tanpa benar-benar hidup di dalamnya.

Salah satu persoalan mendasar LPNU terletak pada komposisi pengurusnya. Ekonomi adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia akademik, birokrasi, maupun organisasi sosial-keagamaan. Ekonomi tidak berjalan dengan teori semata. Ia bergerak oleh keberanian mengambil risiko, kemampuan membaca pasar, kecakapan membangun jaringan, dan pengalaman menghadapi kerugian maupun keuntungan.

Karena itu, mengurus ekonomi umat tidak cukup hanya dengan memahami konsep ekonomi. Harus ada pengalaman riil menjalankan usaha.

Sayangnya, tidak sedikit struktur ekonomi yang justru diisi oleh mereka yang belum pernah membangun bisnis dalam skala yang signifikan. Akibatnya, program yang lahir sering kali lebih banyak berisi konsep daripada eksekusi.

LPNU membutuhkan lebih banyak pelaku usaha daripada penyusun proposal. Lebih banyak pedagang daripada pembicara seminar. Lebih banyak entrepreneur daripada administrator program. Jika tidak, LPNU akan terus berjalan lambat, sementara dunia usaha bergerak sangat cepat.

Naturalisasi Pengusaha: Jalan Pintas yang Diperlukan

Dalam kondisi ideal, tentu kita ingin melahirkan pengusaha dari kader-kader internal NU melalui proses kaderisasi yang panjang. Namun realitas hari ini tidak memberi kita kemewahan waktu.

Kita sedang menghadapi tantangan pengangguran, kemiskinan, rendahnya daya saing usaha kecil, dan ketergantungan ekonomi yang semakin tinggi. Dalam situasi seperti ini, LPNU membutuhkan akselerasi. Salah satu jalan yang perlu ditempuh adalah melakukan "naturalisasi" pengusaha.

PBNU dan LPNU harus membuka pintu selebar-lebarnya kepada para pengusaha sukses yang memiliki rekam jejak, modal, jaringan, dan pengalaman nyata untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi jam'iyah.

Mereka tidak harus berasal dari struktur organisasi. Yang lebih penting adalah memiliki kapasitas untuk menciptakan nilai tambah bagi warga.Sebab ekonomi tidak mengenal romantisme organisasi. Pasar hanya mengenal kompetensi.

Lebih jauh lagi, PBNU perlu melakukan langkah yang lebih strategis.Sudah waktunya PBNU mengumpulkan para pengusaha terbaik Nahdliyin dan para profesional yang benar-benar menguasai sektor-sektor strategis nasional. Bukan sekadar tokoh yang terkenal. Bukan sekadar figur yang dekat dengan pengurus. Tetapi orang-orang yang memang terbukti berhasil membangun usaha.

Di sektor pertanian, PBNU harus mengumpulkan pengusaha yang menguasai rantai pasok pertanian dari hulu sampai hilir. Di sektor kelautan, harus hadir pelaku usaha yang memahami industri perikanan, pengolahan hasil laut, dan pasar ekspor.

Di sektor migas dan energi, harus ada praktisi yang mengerti investasi, teknologi, serta tata kelola industri energi modern. Di sektor perdagangan internasional, harus dirangkul para eksportir yang telah berhasil menembus pasar global. Masing-masing sektor memerlukan pemimpin yang memahami medan tempurnya.

Tidak mungkin persoalan pertanian diselesaikan oleh orang yang tidak pernah mengurus pertanian. Tidak mungkin persoalan ekspor diselesaikan oleh orang yang tidak pernah mengekspor barang. Dan, tidak mungkin membangun kemandirian ekonomi Nahdliyin hanya dengan rapat-rapat tanpa pelaku usaha yang nyata. PBNU membutuhkan "kabinet ekonomi" yang diisi para ahli lapangan, bukan sekadar representasi struktural.

Kembali ke Khittah Nahdlatut Tujjar

Kita sering mengingat NU sebagai organisasi ulama. Namun kita kerap lupa bahwa salah satu fondasi awal kebangkitannya adalah gerakan ekonomi para pedagang yang dikenal dengan Nahdlatut Tujjar.

Artinya, sejak awal NU tidak hanya dibangun oleh kekuatan ilmu, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi. Ulama dan saudagar berjalan beriringan. Pesantren dan pasar saling menguatkan.

Karena itu, menghidupkan kembali semangat Nahdlatut Tujjar bukan sekadar nostalgia sejarah. Ini adalah kebutuhan masa depan. LPNU harus menjadi agregator ekonomi warga.
Menjadi penghubung pasar. Menjadi fasilitator investasi. Menjadi pencetak entrepreneur baru. Menjadi rumah besar bagi seluruh potensi ekonomi Nahdliyin.

Baca juga: Rekam Jejak Munas NU: Dari Khittah 1926 hingga Fatwa AI, Gus Dur Ukir Sejarah di Situbondo

Transformasi ini tidak bisa ditunda. Jika LPNU gagal menjadi lokomotif ekonomi umat, maka jutaan warga Nahdliyin akan terus menjadi pasar bagi orang lain. Namun jika LPNU berani berubah, mengumpulkan para pelaku usaha terbaik, meninggalkan budaya proyek, dan kembali pada semangat Nahdlatut Tujjar, maka NU tidak hanya akan menjadi organisasi Islam terbesar di dunia, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang disegani.

Sudah waktunya LPNU berhenti menjadi lembaga yang sibuk membicarakan ekonomi. Saatnya LPNU menjadi lembaga yang benar-benar menggerakkan ekonomi. Wallāhu A'lam bi al-Ṣawāb.