Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya Ingatkan Ancaman Krisis Minyak, Konflik Timur Tengah Bisa Guncang Indonesia

Kompas.com, 10 April 2026, 18:43 WIB
Norma Desvia Rahman,
Farid Assifa

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap stabilitas global, terutama di sektor energi.

PBNU mengingatkan bahwa eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu krisis minyak yang berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa gangguan terhadap jalur distribusi energi global menjadi salah satu ancaman nyata yang harus diwaspadai.

Ia menyebut kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam suplai energi dunia, sehingga setiap ketegangan yang terjadi akan berdampak langsung pada banyak negara.

“Sudah kita ketahui bersama bagaimana pengaruhnya terhadap suplai energi dari Selat Hormuz dan bagaimana pengaruhnya ke seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menghindar dari ini termasuk Indonesia,” ujar Yahya saat menjawab wartawan dalam konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca juga: PBNU Apresiasi Gencatan Senjata AS-Iran, Serukan Hentikan Perang Timur Tengah

Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur vital distribusi minyak dunia. Ketika konflik meningkat di kawasan tersebut, risiko terganggunya distribusi energi menjadi semakin besar, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga minyak global serta ketidakstabilan ekonomi.

Yahya menegaskan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga menjalar ke berbagai belahan dunia.

Bahkan, ia menyebut beberapa negara sudah mulai mengalami tekanan serius akibat terganggunya pasokan energi.

“Kita sudah mendengar kabar bagaimana Pakistan kehabisan cadangan minyak, Filipina kehabisan cadangan minyak. Ini masalah besar sekali bagi masyarakatnya,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi peringatan bahwa krisis energi global bukan sekadar ancaman, melainkan sudah mulai dirasakan secara nyata oleh sejumlah negara.

Indonesia, meskipun dinilai memiliki ketahanan yang relatif lebih baik, tetap tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dampak tersebut.

Baca juga: Yahya Cholil Temui Dubes Iran hingga AS, Bahas Konflik Timur Tengah

Lebih lanjut, Yahya menekankan bahwa konflik bersenjata di mana pun selalu membawa konsekuensi kemanusiaan yang serius.

Selain merusak stabilitas ekonomi, perang juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sipil.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa perang dan kekerasan di mana saja, apapun alasannya, itu adalah bencana kemanusiaan yang harus kita cegah dan harus kita upayakan dihentikannya sesegera mungkin,” tegasnya.

Dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian ini, PBNU juga mendorong pentingnya memperkuat ketahanan nasional, khususnya di tingkat masyarakat.

Yahya menyebut bahwa dampak konflik global harus dihadapi dengan kesiapan kolektif dan solidaritas sosial yang kuat.

Ia menilai bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang besar melalui tradisi gotong royong, yang dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis.

“Kita beruntung punya tradisi gotong royong. Ini harus kita kembangkan dan kita modernisasi supaya masyarakat bisa saling tolong-menolong sampai ke tingkat akar rumput,” ungkapnya.

Menurut Yahya, gotong royong tidak hanya relevan dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga dalam merespons tekanan ekonomi akibat krisis global, termasuk lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok.

PBNU, lanjutnya, telah menginisiasi langkah penguatan societal resilience atau ketahanan sosial masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat mampu bertahan di tengah tekanan global yang semakin kompleks.

“Kita harus membangun ketahanan masyarakat. Masyarakat kita harus mampu menghadapi tantangan besar yang sedang datang,” tuturnya.

Baca juga: PBNU Apresiasi Gencatan Senjata AS-Iran, Serukan Hentikan Perang Timur Tengah

Selain itu, Yahya juga mengingatkan agar seluruh elemen bangsa tidak terpecah oleh situasi global yang sedang terjadi.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik internasional.

“Kita harus bertahan bersama, kita harus survive bersama. Tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian,” ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, PBNU juga menegaskan pentingnya peran diplomasi sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik.

Yahya menilai bahwa pendekatan militer hanya akan memperpanjang krisis dan memperburuk dampak global yang sudah dirasakan saat ini.

Ia berharap semua pihak yang terlibat konflik dapat menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama.

“Perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai dan jalan diplomatik,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Yahya menyampaikan harapan agar konflik yang terjadi dapat segera dihentikan dan tidak terus meluas ke berbagai kawasan lain.

“Kita berharap peperangan dihentikan, gencatan senjata menjadi permanen, dan permusuhan bisa diredam,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa upaya perdamaian harus dijalankan dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kehidupan berbangsa.

“Dengan melakukan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan internasional  yang berdasarkan atas kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosia dunia, serta menjunjung prinsip kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia,” pungkas Yahya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa di tengah ancaman krisis global, termasuk krisis energi, solusi yang paling mendasar tetap terletak pada komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan solidaritas antarbangsa.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
Ketua Umum PBNU: Muktamar Ke-35 NU Siap Digelar, Bahas Kepentingan dan Kemaslahatan Bangsa
Ketua Umum PBNU: Muktamar Ke-35 NU Siap Digelar, Bahas Kepentingan dan Kemaslahatan Bangsa
Aktual
Jelang Muktamar NU ke-35, Syuriyah PCNU Lampung Desak Calon Ketua Umum PBNU Bebas Jabatan Politik
Jelang Muktamar NU ke-35, Syuriyah PCNU Lampung Desak Calon Ketua Umum PBNU Bebas Jabatan Politik
Aktual
PCNU Toraja Utara Siap Ikuti Muktamar NU ke-35, Pastikan Administrasi Rampung
PCNU Toraja Utara Siap Ikuti Muktamar NU ke-35, Pastikan Administrasi Rampung
Aktual
Pemkab Jombang Siap Dukung Penuh Muktamar NU ke-35 di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas
Pemkab Jombang Siap Dukung Penuh Muktamar NU ke-35 di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas
Aktual
Kemenag Susun Materi Pendidikan Cegah Budaya LGBT Sesuai Perpres 111/2025
Kemenag Susun Materi Pendidikan Cegah Budaya LGBT Sesuai Perpres 111/2025
Aktual
Kemenkeu Setujui Tambahan Anggaran Tunjangan Guru-Dosen Kemenag Rp 5,7 T
Kemenkeu Setujui Tambahan Anggaran Tunjangan Guru-Dosen Kemenag Rp 5,7 T
Aktual
MUI Tolak Sertifikasi Halal Croissant Pattaya: Visual Vulgar Jadi Alasan
MUI Tolak Sertifikasi Halal Croissant Pattaya: Visual Vulgar Jadi Alasan
Aktual
MUI Ternyata Sudah Keluarkan Fatwa Hukuman Mati Koruptor Sejak 2005
MUI Ternyata Sudah Keluarkan Fatwa Hukuman Mati Koruptor Sejak 2005
Aktual
Museum Al-Qur'an di Makkah Ungkap Media Penulisan Wahyu pada Zaman Nabi Muhammad
Museum Al-Qur'an di Makkah Ungkap Media Penulisan Wahyu pada Zaman Nabi Muhammad
Aktual
Ketum Muhammadiyah Sebut Korupsi di Indonesia Sudah Gawat Darurat
Ketum Muhammadiyah Sebut Korupsi di Indonesia Sudah Gawat Darurat
Aktual
Keteladanan Syekh Izzuddin, Ulama yang Melawan Nepotisme dan Berani Kritik Penguasa
Keteladanan Syekh Izzuddin, Ulama yang Melawan Nepotisme dan Berani Kritik Penguasa
Aktual
Menag ke 119 Guru Besar Baru: Jangan Berhenti pada Gelar, Hadirkan Dampak bagi Bangsa
Menag ke 119 Guru Besar Baru: Jangan Berhenti pada Gelar, Hadirkan Dampak bagi Bangsa
Aktual
PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Dinilai Bisa Dongkrak Kepatuhan dan Kurangi Kemiskinan
PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Dinilai Bisa Dongkrak Kepatuhan dan Kurangi Kemiskinan
Aktual
GP Ansor Apresiasi Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejaksaan Agung
GP Ansor Apresiasi Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejaksaan Agung
Aktual
5 Hadits tentang Larangan LGBT dalam Islam, Lengkap dengan Penjelasan Ulama
5 Hadits tentang Larangan LGBT dalam Islam, Lengkap dengan Penjelasan Ulama
Aktual
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar