MUI: Pemimpin Harus Berhati-hati dalam Komunikasi dan Kebijakan Pajak

KOMPAS.com - Ketua MUI Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dan membuat kebijakan publik.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi aksi massa yang terjadi akibat kasus Bupati Pati Sudewo beberapa waktu lalu.

Ulama yang akrab disapa Kiai Masduki menekankan bahwa kasus Bupati Pati harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemimpin di Indonesia.

"Pelajaran tersebut yakni cara berkomunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat. Komunikasi pemimpin tidak boleh sampai menimbulkan kesan arogan kepada rakyat," tegasnya dilansir dari MUIDigital, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: MUI: Pajak Tidak Bisa Disamakan dengan Zakat atau Wakaf

Kiai Masduki mengingatkan bahwa kesan arogan dari pemimpin dapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat, yang ibaratnya dapat "membakar rumput kering" dan menjalar ke mana-mana.

"Mengapa? Karena rakyat di bawah itu sedang sengsara secara ekonomi. Jadi rakyat itu saat ini sedang banyak masalah," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiai Masduki menekankan pentingnya pemimpin, terutama bupati dan wali kota, untuk membangun komunikasi yang baik, transparan, jujur, mudah dipahami, dan menyenangkan kepada rakyat.

Dia juga menyoroti kondisi ekonomi yang parah di masyarakat, yang diperburuk dengan rencana kenaikan pajak yang tinggi.

"Rencana kenaikan pajak yang besar tersebut bisa mengingatkan rakyat terhadap kondisi bangsa ketika dijajah oleh Belanda," jelasnya.

Kiai Masduki mengimbau agar rencana kenaikan pajak yang tinggi tidak dilakukan, karena hal itu dapat semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi kalangan bawah.

"Dua hal ini menjadi pelajaran penting bagaimana cara strategi komunikasi pemimpin yang baik kepada rakyat. Kemudian menarik pajak kepada rakyat yang terlalu tinggi, kalau seperti itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.

Dia menekankan agar kasus Bupati Pati tidak menjalar ke daerah lain, terutama dalam konteks komunikasi yang terkesan arogan dan rencana kenaikan pajak yang tinggi.

Kiai Masduki, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI, menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan rakyat.

"Apabila pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik kepada rakyat, maka dapat menghindari masalah yang besar," ujarnya.

Hindari persoalan yang menimbulkan gejolak

Dia mengingatkan pemerintah untuk menghindari persoalan yang dapat menimbulkan penolakan dan permasalahan kepada rakyat.

"Komunikasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman," tambahnya.

Kiai Masduki juga mendorong pemerintah untuk berkomunikasi dengan cara yang humanis dan terus terang terkait kebijakan yang akan diberlakukan.

Menurutnya, hal ini dapat dilakukan melalui survei atau komunikasi langsung dengan rakyat agar setiap kebijakan dapat diterima.

"Kalau penjajakannya tidak bisa diterima oleh rakyat, maka jangan diteruskan," tegasnya.

Kiai Masduki menekankan bahwa aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar sebagai bahan pertimbangan dalam setiap kebijakan.

"Aspirasi rakyat dengan berbagai cara itu sangat penting untuk mengetahui kemauan rakyat seperti apa," ujarnya.

Baca juga: MUI Minta Pengibaran Bendera One Piece Ditangani Persuasif

Dia mengingatkan bahwa tugas utama pemimpin adalah mensejahterakan rakyat. "Jadi ukuran keberhasilan kepemimpinan itu, apakah mampu mensejahterakan rakyat?" ungkapnya.

Kiai Masduki menekankan bahwa menaikkan pajak yang tinggi, sementara rakyat belum sejahtera, bertentangan dengan dasar-dasar kepemimpinan dalam agama. "Hak dasar mengenai kesejahteraan rakyat yang disebut hifdz al-mal harus terjaga," tutupnya.