KOMPAS.com-Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus kepada jajarannya terkait pentingnya pengendalian emosi dalam pengambilan keputusan.
Pesan itu disampaikan saat memimpin breakfast meeting secara hybrid pada Selasa (23/9/2025).
Rapat luring dipusatkan di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.
Baca juga: Buka Hari Santri 2025 di Tebuireng, Menag Umumkan Eselon I Khusus Pesantren
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, para pejabat eselon I, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan SDM Ismail Cawidu, serta pejabat eselon II pusat.
Sementara itu, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) bergabung secara daring.
Menag menekankan agar para pimpinan tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosi.
"Jangan sampai memberi hukuman saat emosi, jangan mengambil keputusan dengan emosi, entah itu senang, sedih, marah, perlu pertimbangan yang lebih dalam. Karena akan membawa penyesalan dan kerugian," kata Nasaruddin, dilansir dari laman Kemenag.
Baca juga: Menag: Potensi Zakat Indonesia Rp 220 Triliun per Tahun, Baru Terkumpul Rp 41 T
Ia juga meminta pimpinan Kemenag untuk meninggalkan praktik subjektif dalam pengambilan keputusan.
Primordialisme dan keberpihakan, kata Menag, harus dibersihkan, terutama terkait mutasi, rotasi, dan pelantikan pejabat.
"Untuk pemberhentian atau penghukuman pegawai jangan seenaknya, jangan didramatisasi dengan subjektivitas, hukuman sewajarnya, bukan semaunya," ujarnya.
Menag menambahkan, setelah hukuman dijatuhkan, pegawai kompeten tidak boleh disia-siakan.
Menurutnya, setiap pimpinan harus meninjau kembali kompetensi dan latar belakang pegawai tersebut.
"Pasca penghukuman, perlu ditinjau lagi kompetensi dan latar belakang pegawai, berikan haknya dan berdayakan kompetensinya," jelasnya.
Baca juga: Kemenag Gandeng 46 LPTK, Rp 34,3 Miliar Digelontorkan untuk Guru PAI
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga meminta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan pimpinan PTKN meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pejabat Kemenag bukan hanya simbol birokrasi, tetapi juga memiliki peran sebagai tokoh masyarakat.
"Mohon kepada Kakanwil dan rektor, tingkatkan komunikasi dengan pejabat lokal/pemda, perlu tingkatkan kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam efisiensi kinerja ini," tutupnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini