KOMPAS.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang bergabung ke Kementerian Haji dan Umrah bebas dari dugaan korupsi.
“Kami ingin pastikan orang-orang yang bergabung di Kementerian Haji itu bebas dari dugaan-dugaan korupsi sebelumnya,” ujar Dahnil saat berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (26/9/2025).
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai konsolidasi persiapan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Kepri.
Baca juga: Kementerian Haji dan Umrah Bahas Penurunan Biaya Haji
Menurut Dahnil, dalam revisi undang-undang perhajian terjadi pergeseran aset dan SDM dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Semua SDM yang mengurusi haji juga berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun, kami melakukan asesmen dan skrining. Asesmen untuk mengukur kompetensi, sementara skrining dan tracking untuk memastikan integritas. Proses ini akan melibatkan Kejaksaan dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelasnya.
Pengalihan aset tersebut juga mencakup asrama haji dan kantor yang dibangun dari dana haji di seluruh Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah membentuk Task Force bersama Kementerian Agama guna mengawal proses pemindahan agar sesuai aturan.
“Kami berharap, dengan konsolidasi ini, pada Oktober kantor wilayah di Kepri serta kantor di tingkat kabupaten dan kota lainnya sudah bisa berdiri dan berfungsi,” tambah Dahnil.
Selain fokus pada pemindahan aset dan SDM, Kementerian Haji dan Umrah juga terus mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 M/1447 H.
“Sekarang sudah mulai dari penunjukan syarikah, pendataan jamaah, layanan katering, manasik kesehatan, hingga manasik ibadah,” katanya.
Baca juga: Kementerian Haji Disebut Langkah Transformatif untuk Pelayanan Jamaah
Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Dahnil menyebut masih dalam tahap negosiasi.
“Prosesnya akan dilanjutkan dalam waktu dekat, tetapi tentu membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, dan ditangani langsung oleh Danantara (Daya Anagata Nusantara),” ungkapnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini