KOMPAS.com-Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran keberangkatan haji melalui jalur “haji furoda” yang banyak beredar menjelang musim haji.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sulsel Ikbal Ismail menegaskan bahwa pelaksanaan haji 2025 diwarnai berbagai persoalan terutama terkait jamaah yang berangkat melalui jalur nonkuota.
“Saya ingatkan, jangan ada yang percaya iming-iming bisa memberangkatkan haji tanpa jalur resmi karena pemerintah Arab Saudi tahun ini tidak lagi menerima haji furoda,” ujar Ikbal di Makassar, Selasa (25/11/2025), dilansir dari Antara.
Baca juga: Masih Ada Waktu, Simak Cara Daftar dan Tahapan Seleksi Petugas Haji 2026
Ikbal menjelaskan, haji furoda merupakan keberangkatan haji di luar kuota nasional Indonesia dengan menggunakan visa mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi sehingga selama ini memungkinkan jamaah berangkat tanpa menunggu antrean panjang.
Ikbal menambahkan bahwa pada penyelenggaraan haji 2025 masih terdapat jamaah yang bisa menggunakan jalur tersebut namun pada 2026 jalur furoda praktis sudah tidak tersedia lagi.
“Jadi itu yang saya katakan, jangan percaya biro travel dan umrah yang mengaku bisa memberangkatkan jamaah haji melalui jalur furoda karena itu tidak ada lagi tahun ini,” ujarnya.
Baca juga: Menhaj: Pelunasan Biaya Haji 2026 Tahap 1 sampai 23 Desember
Ikbal yang terlibat langsung sebagai petugas haji 2025 menggambarkan ketatnya pengawasan Pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah tanpa izin resmi.
Pengawasan di akses masuk Kota Makkah disebut sangat ketat hingga warga Indonesia yang sudah lama tinggal di kota itu pun tidak dapat masuk tanpa kelengkapan dokumen.
“Hotel tempat kami pun sempat beberapa kali digerebek hanya karena ada cleaning service yang tidak memiliki izin tinggal selama musim haji,” katanya.
Ikbal meminta masyarakat berhati-hati dan tidak mempercayai pihak mana pun yang masih menawarkan keberangkatan melalui jalur furoda atau menggunakan jenis visa yang tidak sesuai ketentuan pemerintah.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang