Kader Muda NU Desak Hentikan Kesewenang-wenangan di PBNU, Tegaskan Ketaatan pada Kiai Sepuh

KOMPAS.com-Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia mengeluarkan seruan agar kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mematuhi mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menghormati ikhtiar islah dari para kiai sepuh.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Kamis dan Jumat, 4-5 Desember 2025, ini diadakan untuk menanggapi semakin kuatnya praktik pengambilan keputusan sepihak di PBNU yang dinilai mengabaikan tradisi musyawarah dan tabayyun.

Kader dari berbagai provinsi di Indonesia yang hadir dalam pertemuan ini menilai adanya kecenderungan penggunaan kekuasaan struktural untuk membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, dan mengabaikan seruan para kiai sepuh.

Baca juga: Kiai dan Santri Istighosah di Surabaya, Doakan NU Segera Berbenah

Situasi ini dikhawatirkan akan mengancam marwah organisasi dan menyebabkan NU kehilangan inti ajaran dan tradisi sebagai Jam'iyah yang berpijak pada prinsip syura, moralitas publik, dan kebenaran yang dipandu oleh ulama.

Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menegaskan bahwa rencana sejumlah pihak untuk mengadakan rapat pleno guna menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang sedang berupaya melakukan islah.

“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menginginkan islah, bukan pemaksaan keputusan. Sangat menyedihkan jika suara para kiai bisa diabaikan begitu saja,” ujar Purwaji, Jumat (5/12/2025).

Baca juga: Ajak Selesaikan Konflik PBNU lewat Muktamar, Gus Yahya: Mari Jaga Keutuhan NU

Purwaji juga menekankan bahwa AD/ART bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan penjaga kehormatan Jam'iyah NU.

Sementara itu, salah satu narasumber dalam pertemuan, Fajri Al Farobi, menyatakan bahwa tradisi NU hanya dapat berkembang dalam ruang dialog yang terbuka.

“Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Oleh karena itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada pada jalur yang benar,” ungkapnya.

Baca juga: PBNU–Baznas Buka Beasiswa NU Scholarship 2025

Forum konsolidasi ini menghasilkan pernyataan sikap yang menolak kesewenang-wenangan dalam tubuh PBNU, menolak tindakan yang mengabaikan AD/ART, dan meminta agar keputusan strategis tidak didasarkan pada fitnah tanpa proses tabayyun.

Para kader menegaskan bahwa gerakan ini bukan merupakan pembangkangan, melainkan upaya untuk mengembalikan tradisi Jam’iyah yang dibimbing oleh para kiai sepuh, dari Ploso hingga Tebuireng, demi menjaga persatuan dan marwah NU.