Ketua PBNU Gus Ais Tegaskan Isu Tambang Jadi Akar Konflik Internal

KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa isu pengelolaan konsesi tambang merupakan pangkal utama konflik internal yang belakangan mencuat.

Ketua Bidang Ekonomi PBNU, KH Aizzudin Abdurrahman, menyebut berbagai narasi lain yang berkembang justru menyesatkan dan berpotensi memecah belah organisasi.

Gus Aiz—sapaan akrab KH Aizzudin—membantah tulisan Nur Hidayat di salah satu media online nasional yang mengaitkan isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan persoalan zionisme dan laporan keuangan.

Baca juga: PBNU Minta Gus Yahya Tempuh Majelis Tahkim Terkait Hasil Pleno Syuriyah

Menurutnya, opini tersebut tidak berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi, melainkan memperkeruh situasi internal.

“Ini bukan kritik solutif, melainkan penyesatan opini yang menciptakan persoalan baru,” kata Gus Aiz dilansir dari keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Ia menilai, isu-isu seperti zionisme dan tata kelola keuangan sengaja dijadikan “panggung depan” untuk menutupi persoalan yang sebenarnya, yakni pengelolaan tambang.

Menurutnya, kelompok yang mendorong pemakzulan Gus Yahya terus menghindari pembahasan isu tambang karena menyangkut kepentingan besar.

“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” ujarnya.

Gus Aiz menegaskan, konflik internal PBNU sejatinya dapat diselesaikan secara sederhana dan profesional melalui transparansi dan akuntabilitas di forum yang tepat.

Setiap pihak yang diberi amanah mengelola konsesi tambang, kata dia, harus menyampaikan laporan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Umum PBNU telah berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengelola tambang agar menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja, sistem pengawasan, serta penanggung jawab tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.

Baca juga: Hari Pertama Kerja, Pj Ketum PBNU KH Zulfa Klaim NU Sudah Normal

Selain itu, Gus Aiz menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU dalam peringatan Harlah NU di Senayan pada 31 Januari 2025, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk pemberian kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.

Ia menyesalkan upaya penyelesaian konflik yang justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang dinilai melanggar konstitusi organisasi. Pendekatan tersebut dianggap tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.

“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” pungkas Gus Aiz.