Beda Sikap Antara PBNU dan MUI soal Dewan Perdamaian Gaza, Ini Alasannya

KOMPAS.com – Ketika Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) — justru menunjukkan perbedaan sikap yang tajam terkait langkah pemerintah ini dan apa artinya bagi perjuangan Palestina.

PBNU: Dukung Keterlibatan Indonesia karena Perjuangan Palestina

PBNU menyambut positif keputusan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam Board of Peace. Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memainkan peran aktif dalam forum internasional tersebut.

Baca juga: PBNU Dorong Prabowo Berperan Aktif Dukung Palestina di Board of Peace

Dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (30/1/2026), Gus Yahya menegaskan bahwa dalam struktur BoP pasti ada beragam kepentingan — termasuk negara yang pro-Israel maupun pro-Palestina.

Karena itu, menurutnya, kehadiran Indonesia sangat penting agar suara Palestina terdengar di forum yang strategis itu.

“Kalau tidak ada pihak yang sungguh-sungguh punya komitmen membantu Palestina di dalamnya, siapa yang akan bersuara demi Palestina?” ujar Yahya Cholil Staquf.

PBNU melihat keterlibatan Indonesia sebagai perpanjangan sejarah panjang bangsa Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana tercermin dalam amanat kemerdekaan Indonesia yang menegaskan pentingnya perdamaian dan keadilan dunia.

Menurut PBNU, keputusan Indonesia dalam BoP merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina dan menunjukkan komitmen moral bangsa Indonesia di panggung global.

MUI: Kritik Keras, Anggap BoP Tidak Berpihak kepada Palestina

Berbeda dengan PBNU, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, termasuk opsi untuk menarik diri.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis secara tegas menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP jelas tidak berpihak pada Palestina.

Baca juga: MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace, Berikut Alasan-alasannya

Alasan utamanya adalah karena forum ini digagas oleh pemerintahan Amerika Serikat, dengan keikutsertaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu — yang dalam pandangan MUI merupakan pihak penjajah Palestina. Sementara itu, tidak ada perwakilan dari bangsa Palestina dalam struktur BoP.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tulis KH M Cholil Nafis di akun X-nya.

MUI juga mengkritik fakta bahwa Indonesia harus membayar biaya keanggotaan dalam forum tersebut, yang menurut mereka menunjukkan dinamika hubungan yang ganjil antara forum dan perjuangan Palestina.

MUI: BoP sebagai “Perdamaian Semu” dan Neokolonialisme

Tak hanya itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai skema Board of Peace sebagai bentuk nyata langkah neokolonialisme, bukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Menurut Prof Sudarnoto, BoP tidak menempatkan pengakhiran pendudukan Israel dan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina sebagai prioritas utama — dua syarat yang menurut MUI merupakan inti dari perdamaian sejati.

Baca juga: MUI Sebut Dewan Perdamaian Bentukan Trump Berbau Neokolonialisme

“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme… model ini berisiko menggeser isu dari keadilan menjadi sekedar manajemen konflik,” ujar Prof Sudarnoto.

MUI menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika hak dan martabat rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya, bukan melalui model yang justru dapat melanggengkan kolonisasi dalam bentuk baru. (Shela Octavia, Dani Prabowo)