Sidang Isbat Puasa 2026 Digelar 17 Februari, Ini Jadwal dan Rangkaian Penentuan Awal Ramadhan 1447 H

KOMPAS.com — Kementerian Agama RI memastikan sidang isbat puasa 2026 untuk penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah akan digelar pada 17 Februari 2026.

Banyak masyarakat bertanya sidang isbat kapan dilaksanakan dan seperti apa jadwal sidang isbat puasa tahun ini.

Sidang isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Baca juga: Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 2026: Jadwal, Tahapan, dan Kriterianya

Tiga Tahapan Sidang Isbat

Menurut Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, sidang isbat dilaksanakan sesuai Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dengan memadukan metode hisab (astronomi) dan rukyah (pengamatan hilal).

Ada tiga rangkaian utama dalam sidang isbat:

1. Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi (hisab)

2. Verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di seluruh Indonesia

3. Musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat

“Kami mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman resmi pemerintah terkait awal Ramadhan 1447 H,” ujar Abu Rokhmad.

Masjid IKN Berpeluang Jadi Titik Rukyah

Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menyebut, tahun ini Kemenag akan mengirim ahli falak ke titik-titik rukyah yang dinilai paling potensial melihat hilal.

Bahkan, Kemenag mempertimbangkan Masjid IKN sebagai salah satu lokasi rukyatul hilal karena dinilai memiliki posisi observasi yang baik.

Dihadiri Ormas Islam, MUI, BMKG hingga Mahkamah Agung

Sidang isbat akan dihadiri berbagai pihak, mulai dari perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, ahli falak, DPR, perwakilan Mahkamah Agung, hingga perwakilan kedutaan besar negara-negara Islam.

Baca juga: Sidang Isbat Ramadhan 2026 Sejalan Fatwa MUI, Kemenag Siapkan 37 Titik Rukyat Termasuk Masjid IKN

Selain itu, tahun ini Kemenag juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sidang isbat, sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait landasan penetapan awal bulan Hijriah.

Dengan rangkaian ini, pemerintah berharap keputusan awal Ramadhan dapat diterima luas oleh masyarakat Indonesia.