Respons Keraguan MUI, Prabowo Siap Keluar dari Board of Peace soal Palestina

KOMPAS.com-Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk mundur dari Board of Peace (BoP) apabila forum tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo sebagai respons atas keraguan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keterlibatan Indonesia dalam forum perdamaian internasional tersebut.

Sikap itu ditegaskan dalam agenda silaturahim Presiden dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Pemerintah menegaskan keterlibatan Indonesia dalam BoP tetap berlandaskan konstitusi dan komitmen menolak segala bentuk penjajahan.

Baca juga: Board of Peace untuk Palestina, PBNU Nilai Penting, MUI Menolak

Respons Presiden atas Keraguan MUI

Komitmen Presiden Prabowo disampaikan menanggapi sikap skeptis MUI terhadap Board of Peace yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Ketua Umum MUI periode 2025–2030, Kiai Cholil Nafis, menyampaikan bahwa Presiden menegaskan Indonesia tidak terikat secara mutlak dalam setiap keputusan forum tersebut.

"Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP," kata Wakil Ketua Umum MUI 2025-2030 yang turut hadir dalam pertemuan dan mendapat kesampatan bicara langsung di hadapan Presiden, dilansir dari laman MUI.

Baca juga: Warga NU Tolak Keterlibatan RI di Board of Peace, Kecam Sikap PBNU

Alasan Skeptisisme terhadap Board of Peace

Cholil menjelaskan bahwa MUI sejak awal menyampaikan keraguan atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Keraguan tersebut muncul karena rekam jejak Donald Trump sebagai inisiator forum dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Menurut Cholil, Presiden memahami kekhawatiran tersebut namun menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia merupakan upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dari dalam forum.

"Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina," tuturnya seusai pertemuan.

Baca juga: Jaringan Gusdurian Tolak Board of Peace, Singgung Amanat Konstitusi

Sikap Pemerintah terhadap Penjajahan dan Palestina

Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan MUI sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Penolakan tersebut dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai ajaran Islam.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan membela kemerdekaan Palestina, termasuk melalui keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace.

"Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina," jelas Cholil.

Permintaan MUI kepada Pemerintah

MUI meminta pemerintah memastikan bahwa perdamaian yang diperjuangkan dalam Board of Peace tidak tunduk pada konsep perdamaian versi Donald Trump.

MUI menilai pendekatan tersebut berpotensi merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, MUI juga meminta agar pengiriman pasukan perdamaian Indonesia tidak digunakan untuk menekan kelompok perjuangan Palestina yang justru menguntungkan Israel.

"Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain," tutur Cholil.

Pernyataan Presiden tersebut menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tetap berpijak pada amanat konstitusi dan komitmen membela kemerdekaan Palestina, serta tidak akan dilanjutkan apabila forum itu tidak membawa kemaslahatan bagi rakyat Palestina.