Warga NU Tolak Keterlibatan RI di Board of Peace, Kecam Sikap PBNU

KOMPAS.com - Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan pernyataan sikap menolak keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace pada 22 Januari 2026.

Mereka juga mengecam dukungan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia masuk dalam inisiatif tersebut.

Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani ratusan tokoh warga NU dari berbagai latar belakang akademisi, aktivis, ulama, hingga pegiat sosial, sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap arah diplomasi yang dinilai berpotensi mengabaikan keadilan bagi Palestina.

Para penandatangan menilai klaim bahwa Board of Peace menjadi jalan strategis memperjuangkan Palestina terdengar mulia, tetapi dinilai tidak menyentuh akar persoalan berupa pendudukan, ketimpangan struktural, dan relasi kuasa global yang timpang.

“Perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanyalah kelanjutan imperialisme-kolonialisme dengan bahasa manipulatif, sementara darah tetap mengalir, tanah terus dirampas, dan kemerdekaan Palestina semakin menjadi ilusi,” demikian pernyataan warga NU, salah satunya Wakil Sekretaris PWNU DIY M. Mustafid.

Baca juga: MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace, Berikut Alasan-alasannya

Kritik terhadap Forum Global

Kelompok warga NU ini memandang Board of Peace bukanlah ruang netral. Mereka menilai forum tersebut lahir dari konfigurasi kekuasaan global yang sejak lama dinilai tidak berpihak kepada korban konflik, khususnya rakyat Palestina.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa forum-forum internasional semacam ini kerap lebih menonjolkan kepentingan geopolitik dan ekonomi negara besar dibanding memperjuangkan hak dasar bangsa yang terjajah.

Mereka juga menyoroti absennya representasi Palestina dalam struktur awal forum tersebut. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap pihak yang paling terdampak konflik.

“Bahkan oleh Board of Peace, Gaza lalu hanya direduksi menjadi proyek rekonstruksi dan rehabilitasi untuk menjadi ladang bisnis kepentingan negara penindas, bukan penyembuhan jeritan kemanusiaan dan luka sejarah yang menuntut keadilan mendalam,” tulis pernyataan tersebut.

Baca juga: Jaringan Gusdurian Tolak Board of Peace, Singgung Amanat Konstitusi

Sorotan terhadap Sikap PBNU

Selain menolak Board of Peace, warga NU ini secara terbuka mengkritik sikap Ketua Umum PBNU yang mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

Mereka menilai dukungan tersebut berpotensi mengaburkan posisi moral NU sebagai organisasi keagamaan yang selama ini dikenal kritis terhadap ketidakadilan global.

Menurut mereka, kepemimpinan ulama seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek diplomatik dan akses politik, tetapi juga mempertahankan prinsip etik, keberpihakan terhadap yang tertindas, serta jarak kritis terhadap kekuasaan yang berpotensi melanggengkan ketidakadilan.

“NU memiliki warisan moral untuk berdiri bersama korban penindasan, bukan sekadar mengikuti arus politik global,” bunyi pernyataan tersebut.

Palestina sebagai Isu Moral dan Kemanusiaan

Dalam sikap resminya, para penandatangan menegaskan bahwa Palestina bukan semata persoalan hubungan internasional, tetapi isu moral, kemanusiaan, dan keadilan global.

Mereka menyebut genosida dan kekerasan yang terus terjadi sebagai bentuk kegagalan komunitas internasional dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan.

Narasi perdamaian tanpa keadilan, menurut mereka, justru berpotensi menormalisasi pendudukan dan melemahkan perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Karena itu, mereka menyerukan agar PBNU kembali mengambil peran sebagai penjaga nurani umat dan pembimbing moral dengan menempatkan prinsip kebenaran dan keadilan di atas pertimbangan politik praktis.

"NU dituntut untuk menjernihkan mana yang haqq dan mana yang bathil, bukan mengaburkannya dengan bahasa kepentingan. Ketegasan moral merupakan bentuk kesetiaan pada prinsip yang diwariskan para ulama," tulis mereka.

Baca juga: Board of Peace untuk Palestina, PBNU Nilai Penting, MUI Menolak

Ditandatangani Lebih dari 100 Tokoh Warga NU

Pernyataan sikap ini ditandatangani lebih dari 100 warga NU yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang, mulai dari pengurus wilayah NU, akademisi, dosen, aktivis HAM, pengajar pesantren, pegiat perempuan, hingga profesional.

Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal isu Palestina sebagai bagian dari amanah keulamaan dan tanggung jawab kemanusiaan global.