Editor
KOMPAS.com – Wacana tentang perbedaan awal Ramadhan kembali mengemuka dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis, peserta menyoroti implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dan potensi perbedaan dengan keputusan pemerintah.
Topik ini menjadi hangat karena menyentuh pertanyaan mendasar umat Islam: mungkinkah awal puasa bisa benar-benar seragam jika pendekatan yang digunakan berbeda?
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Maesyarah, menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah meninggalkan metode hisab hakiki wujudul hilal dan beralih ke KHGT yang berbasis kriteria astronomis global.
Baca juga: Awal Puasa Ramadhan 18 atau 19 Februari 2026? Ini Versi Muhammadiyah, NU, BRIN, dan Pemerintah
Jika sebelumnya wujudul hilal cukup mensyaratkan ijtimak terjadi dan posisi hilal berada di atas ufuk berapa pun derajatnya, KHGT menetapkan standar yang lebih ketat:
“Kalau kriteria itu terpenuhi di mana pun di dunia, maka dihitung sebagai awal bulan hijriah,” jelasnya.
Pendekatan ini menggunakan prinsip matlak global, berbeda dengan pemerintah yang memakai pendekatan wilayah lokal (wilayatul hukmi).
Perbedaan kerangka inilah yang membuat kemungkinan tidak selalu bertemunya tanggal awal Ramadhan tetap terbuka.
Salah satu pertanyaan peserta yang cukup kritis adalah soal penggunaan wilayah seperti Selandia Baru sebagai referensi awal bulan.
Maesyarah menjelaskan bahwa ijtimak memang fenomena global, tetapi KHGT memperhitungkan lokasi pertama munculnya fajar setelah ijtimak.
Dalam kondisi tertentu, wilayah seperti Selandia Baru lebih dulu memasuki waktu fajar sehingga memenuhi syarat kalender global.
Artinya, parameter yang digunakan bukan sekadar posisi hilal di Indonesia, melainkan skala dunia.
Muhammadiyah menilai perbedaan dengan pemerintah bukan sesuatu yang baru. Bahkan sebelum KHGT diberlakukan, perbedaan awal Ramadhan atau Idulfitri sudah beberapa kali terjadi.
Menurut Maesyarah, keunggulan metode hisab adalah kepastian jangka panjang. Kalender dapat disusun puluhan tahun ke depan karena berbasis perhitungan astronomi.
“Kalender 1450 Hijriah sudah bisa diakses sekarang karena kita menggunakan hisab,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa praktik rukyat di lapangan terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan hasil perhitungan astronomi, sehingga faktor non-teknis bisa ikut memengaruhi keputusan.
Sementara itu, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa KHGT bukan sekadar proyek nasional, melainkan agenda global.
Muhammadiyah aktif membangun dialog akademik dan komunikasi dengan pakar dari Malaysia, Mesir, hingga Suriah. Jaringan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di luar negeri juga dilibatkan untuk sosialisasi.
“Konsep kita global, jadi tidak boleh menjadi katak dalam tempurung,” ujarnya.
Bagi komunitas Muslim minoritas di Eropa dan Amerika, kalender global dinilai memberi manfaat administratif, termasuk kepastian dalam pengajuan cuti kerja untuk hari raya.
KHGT hadir dengan tawaran kepastian berbasis sains dan sistem global terintegrasi. Namun selama pendekatan lokal dan global masih berjalan berdampingan, perbedaan awal Ramadhan tetap mungkin terjadi.
Baca juga: Muhammadiyah Awal Puasa 18 Februari 2026, Ini Alasan Ilmiahnya dan Potensi Beda dengan Pemerintah
Muhammadiyah memandang fase ini sebagai bagian dari evolusi pemikiran kalender Islam menuju kesatuan umat yang lebih luas.
Di tengah dinamika tersebut, satu hal yang tetap sama: semangat menyambut Ramadhan dengan penuh kebersamaan dan kesiapan spiritual.
Menurut Anda, apakah kalender global bisa menjadi solusi penyatuan awal Ramadhan di masa depan?
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang