Zakat, Pajak, dan Keadilan Fiskal

DI tengah perdebatan tentang keadilan fiskal dan distribusi kesejahteraan, satu instrumen ekonomi umat Islam yang sangat penting dan sering kali belum ditempatkan secara tepat dalam sistem keuangan negara: zakat. Padahal, dalam sejarah Islam, zakat bukan sekadar amal sosial atau ibadah individual, melainkan juga instrumen fiskal yang memiliki fungsi serupa dengan pajak dalam sistem negara modern.

Persoalannya, dalam sistem fiskal Indonesia saat ini, zakat belum diposisikan sebagai kewajiban fiskal yang setara dengan pajak. Negara hanya memberikan pengakuan terbatas: zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Artinya, zakat hanya mengurangi dasar penghitungan pajak, bukan mengurangi kewajiban pajak itu sendiri. Di sinilah letak masalah keadilan fiskal yang perlu dikoreksi.

Dalam tradisi Islam klasik, zakat merupakan kewajiban ekonomi yang bersifat publik. Ia tidak hanya diatur secara normatif dalam Al-Qur’an dan hadis, tetapi juga dikelola secara institusional oleh negara. Khalifah atau otoritas pemerintahan memiliki kewenangan untuk memungut, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada kelompok yang berhak.

Dalam perspektif ekonomi publik modern, fungsi ini sangat mirip dengan pajak. Keduanya sama-sama memiliki karakter wajib, memiliki basis pengenaan yang jelas, serta ditujukan untuk kepentingan publik. Karena itu, banyak negara dengan populasi muslim besar mulai melihat zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional.

Baca juga: Bolehkah Istri Membayar Zakat Fitrah untuk Suami? Ini Hukumnya

Sayangnya, Indonesia belum sepenuhnya menempatkan zakat dalam kerangka itu. Zakat masih diperlakukan sebagai kewajiban religius yang berjalan paralel dengan sistem perpajakan negara, bukan sebagai bagian dari arsitektur fiskal yang saling terintegrasi.

Akibatnya, seorang muslim yang taat harus menanggung dua kewajiban sekaligus: membayar zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban negara. Padahal keduanya memiliki tujuan yang sangat mirip: redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Dari Tax Deduction ke Tax Credit

Saat ini, regulasi perpajakan di Indonesia hanya mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction). Mekanisme ini tentu memberi insentif tertentu, tetapi dampaknya relatif kecil terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar.

Jika zakat benar-benar ingin ditempatkan secara adil dalam sistem fiskal, maka pendekatan yang lebih tepat adalah menjadikannya pengurang langsung kewajiban pajak (tax credit). Artinya, jumlah zakat yang dibayarkan dapat langsung mengurangi besaran pajak yang harus dibayar kepada negara.

Pendekatan ini bukan sekadar soal teknis perpajakan, melainkan soal prinsip keadilan fiskal. Ketika seseorang telah menunaikan kewajiban zakat yang bersifat wajib dalam agama, maka negara seharusnya mengakui kontribusi tersebut sebagai bagian dari kewajiban fiskal warga negara.

Dengan mekanisme tax credit, zakat tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas amal yang berdiri di luar sistem fiskal negara, melainkan sebagai instrumen redistribusi yang diakui secara resmi.

Di sisi lain, problem besar pengelolaan zakat di Indonesia justru terletak pada strategi pengumpulan yang belum optimal. Selama ini, pengumpulan zakat cenderung difokuskan pada sektor yang paling mudah dijangkau: karyawan atau pegawai.

Tidak jarang, strategi ini dilakukan dengan berbagai cara yang justru menimbulkan polemik. Misalnya, dengan menurunkan standar nisab emas dari 24 karat menjadi 14 karat untuk memperluas basis pembayar zakat karyawan (Keputusan BAZNAS No.15/2026). Kebijakan seperti ini problematik, karena tidak memiliki landasan fatwa yang kuat dari Majelis Ulama Indonesia.

Alih-alih memperluas zakat secara sehat, pendekatan semacam ini justru berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap tata kelola zakat itu sendiri.

Padahal, jika kita berbicara tentang potensi zakat nasional, sumber terbesar sebenarnya bukan berasal dari karyawan, melainkan dari sektor-sektor ekonomi besar: korporasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, dan pertanian skala besar.

Sayangnya, potensi zakat dari sektor-sektor ini masih jauh dari optimal. Negara dan lembaga pengelola zakat lebih sering mengambil jalan yang mudah dengan mengejar zakat dari pegawai bergaji tetap, sementara potensi zakat korporasi yang jauh lebih besar belum dikelola secara sistematis. Akibatnya, realisasi pengumpulan zakat hingga kini hanya menyentuh sekitar 10 persen/tahun dari estimasi potensi zakat sebesar Rp 327 Triliun/tahun.

Bangun Arsitektur Zakat Nasional

Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar meningkatkan angka pengumpulan zakat, melainkan membangun arsitektur zakat nasional yang lebih adil, kredibel, dan strategis.

Pertama, negara perlu mengintegrasikan zakat ke dalam sistem fiskal nasional melalui mekanisme tax credit. Dengan cara ini, zakat memperoleh pengakuan sebagai kontribusi fiskal yang sah. Masyarakat juga lebih nyaman karena tidak merasa dipungut dua kali yang jelas memberatkan. Ini sesuai dengan kebijkaan fiskal di era Rasulullah saw, zakat adalah kewajiban finansial utama bagi umat Islam untuk menopang kekuatan fiskal negara.

Kedua, strategi pengumpulan zakat harus bergeser dari pendekatan administratif yang menyasar karyawan menuju pendekatan struktural yang menyasar potensi zakat terbesar, yaitu sektor korporasi, pertambangan, dan pertanian. Dengan begini, tarif zakat tidak selamanya 2,5 persen. Ada potensi zakat tambang dan harta karun (rikaz) yang mencapai 20 persen. Begitu juga dengan zakat pertanian yang bisa mencapai 5 persen hingga 10 persen tergantung sistem irigasinya. Memaksimalkan pengumpulan dari perusahaan dan sektor industri ekstraktif akan jauh lebih berdampak pada penguatan keadilan fiscal untuk kesejahteraan, dibandingkan "memeras" pendapatan karyawan atau perseorangan.

Baca juga: Besaran Zakat Fitrah 2026 di Jawa Barat untuk Seluruh Kabupaten dan Kota

Ketiga, setiap kebijakan terkait zakat harus memiliki landasan syariah yang jelas dan legitimasi otoritas keagamaan yang kuat. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat akan mudah tergerus.

Walhasil, zakat bukan sekadar amal keagamaan, tetapi instrumen keadilan sosial yang sejak awal dirancang untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi. Jika negara sungguh ingin membangun sistem fiskal yang adil, maka zakat tidak boleh terus dipinggirkan sebagai aktivitas filantropi yang berdiri di luar sistem perpajakan.

Sudah saatnya zakat diakui sebagai bagian dari kewajiban fiskal warga negara muslim, yang secara logis mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Tanpa keberanian menempatkan zakat dalam kerangka fiskal yang setara, kita hanya akan terus berbicara tentang keadilan ekonomi, tanpa benar-benar membangunnya. (*)