Cegah Praktik Haji Ilegal, Kemenhaj Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian

KOMPAS.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mencegah praktik haji ilegal menjelang musim haji 2026.

Langkah ini dilakukan guna menutup celah pelanggaran dalam proses keberangkatan jamaah ke Tanah Suci.

Pengawasan diperketat mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan di bandara.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga: Daftar Vaksinasi Wajib dan Tambahan untuk Calon Jamaah Haji 2026

Pengawasan Menyeluruh hingga Bandara

Dilansir dari Antara, Kemenhaj menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dalam memperkuat pengawasan.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Ahmad Abdullah menegaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh di tingkat pusat hingga daerah.

“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jamaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Baca juga: Cegah Haji Ilegal 2026, Kemenhaj dan Imigrasi Perkuat Pengawasan

Selain pengawasan di titik keberangkatan, Kemenhaj juga mengintensifkan deteksi dini di berbagai wilayah.

Langkah ini dilakukan untuk menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Sinergi Lintas Kementerian Tutup Celah Pelanggaran

Dari sisi koordinasi, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Achmad Brahmantyo Machmud menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.

Menurutnya, kerja sama lintas kementerian menjadi kunci dalam mencegah keberangkatan jamaah ilegal.

“Jika satu orang jamaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan miliar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ujar Achmad.

Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.

“Jamaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” kata dia.

Pembentukan Tim Gabungan dan Penguatan Sistem

Achmad menegaskan perlunya pembentukan tim gabungan lintas kementerian untuk memperkuat langkah pencegahan secara sistematis.

Tim ini akan bekerja sejak tahap persiapan hingga proses keberangkatan jamaah.

Kemenhaj menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan nasional.

Dengan sinergi yang terintegrasi, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.