Menhaj Genjot Digitalisasi Haji 2026, Luncurkan Aplikasi hingga Perketat Pengawasan

KOMPAS.com-Pemerintah mempercepat transformasi layanan haji 1447 H/2026 M dengan mengandalkan digitalisasi, transparansi, dan pengawasan ketat demi meningkatkan kenyamanan jemaah.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan langkah ini menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses layanan berjalan lebih efisien, terukur, dan bebas dari kendala seperti tahun sebelumnya.

Digitalisasi juga diharapkan mampu membuat jemaah lebih siap dan dapat beribadah dengan lebih khusyuk di Tanah Suci.

Baca juga: Biaya Haji 2026 Dipastikan Tidak Naik, Menhaj: Negara Tanggung Penyesuaian

Aplikasi Haji Jadi Andalan Baru

Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan soft launching aplikasi Persiapan Haji.

Pengembangan aplikasi ini hampir mencapai 100 persen.

Aplikasi tersebut dirancang untuk membantu jemaah dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum keberangkatan.

Pemerintah juga menghadirkan Aplikasi Haji dan Umrah Store sebagai inovasi layanan tambahan.

“Aplikasi Haji dan Umrah Store kami hadirkan agar jemaah tidak terbagi fokusnya pada urusan belanja oleh-oleh dan logistik. Jemaah dapat lebih khusyuk beribadah, sementara kebutuhan lainnya difasilitasi dengan baik,” jelasnya, dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Distribusi Nusuk Dilakukan Lebih Awal

Pemerintah akan mendistribusikan kartu Nusuk kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala administratif saat jemaah sudah tiba di Arab Saudi.

Kartu Nusuk menjadi dokumen penting yang menunjang mobilitas jemaah selama menjalankan ibadah haji.

Distribusi lebih awal diharapkan membuat proses layanan di Tanah Suci berjalan lebih lancar.

Baca juga: Jangan Tunggu Haus, Ini Cara Jemaah Haji Cegah Dehidrasi di Tanah Suci

Pengawasan Diperketat, Tak Ada Toleransi

Menhaj menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pemilihan vendor layanan haji.

Kementerian bersama Komisi VIII DPR RI terus melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap fasilitas yang digunakan jemaah, termasuk hotel.

Ketika ditemukan fasilitas yang tidak layak, pemerintah langsung melakukan koordinasi hingga dilakukan penggantian.

Menhaj memastikan berbagai persoalan pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh terulang.

“Permasalahan seperti keluarga terpisah, keterlambatan distribusi Nusuk, konsumsi pada hari tasyrik, hingga transportasi harus menjadi perhatian serius. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

Baca juga: Ini Perlengkapan Haji Perempuan yang Wajib Dibawa, Jangan Sampai Terlewat

Pelayanan Jemaah Jadi Ibadah

Menhaj mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjadikan pelayanan kepada jemaah sebagai bagian dari ibadah.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menghadirkan layanan yang maksimal dan penuh keikhlasan.

“Jadikan pelayanan kepada jemaah sebagai niat ibadah yang penuh keikhlasan agar menghadirkan keberkahan. Saya optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah,” pungkasnya.