Kasus FH UI: Mengapa Islam Mengutuk Keras Pelecehan Seksual?

KOMPAS.com - Kasus dugaan kekerasan verbal yang tengah ditangani Universitas Indonesia menjadi pengingat bahwa isu pelecehan, dalam berbagai bentuknya, masih menjadi tantangan serius di ruang publik, termasuk di lingkungan akademik.

Pihak kampus memastikan proses investigasi berjalan secara komprehensif dan sesuai regulasi.

Direktur Humas UI, Erwin Agustian Panigoro, menyebut penanganan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK), fakultas, serta unit terkait di tingkat universitas.

Hingga saat ini, tercatat 16 mahasiswa berstatus terduga pihak yang terlibat dan tengah menjalani pemeriksaan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dalam kasus pelecehan seksual FH UI.

Baca juga: Jenis-jenis Zina dalam Islam yang Harus Diketahui Setiap Muslim

Proses ini mencakup pendalaman kronologi, verifikasi alat bukti, hingga penyusunan rekomendasi untuk pimpinan universitas.

“Proses investigasi saat ini berjalan secara komprehensif dengan melibatkan Satgas PPK UI, fakultas, serta unit terkait di tingkat universitas,” kata Erwin di Kampus UI Depok, Selasa (14/4/2026), sebagaimana dilansir Antaranews.

Kasus ini disebut bermula dari interaksi di ruang komunikasi digital yang kemudian meluas dan memicu respons publik.

Meski demikian, pihak kampus memastikan situasi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi konflik fisik.

UI juga menegaskan pendekatan penanganan yang berorientasi pada perlindungan korban, termasuk penyediaan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik secara berkelanjutan. Kerahasiaan identitas pihak terkait pun dijaga ketat.

Di tengah dinamika tersebut, refleksi terhadap nilai-nilai perlindungan martabat manusia menjadi semakin relevan.

Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual—baik verbal maupun fisik—dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan manusia.

Melalui kerangka Maqashid Syariah, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menempatkan perlindungan terhadap manusia sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif ini, pelecehan seksual bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan bentuk kejahatan serius terhadap martabat kemanusiaan.

Lebih dari Sekadar Pelanggaran Moral

Dalam pandangan hukum Islam, pelecehan seksual diposisikan sebagai tindakan yang merusak kehormatan ('irdh) seseorang.

Lembaga otoritatif seperti Al-Azhar al-Sharif bahkan telah menegaskan bahwa segala bentuk pelecehan—baik melalui kata-kata, isyarat, maupun tindakan fisik—adalah perbuatan yang diharamkan.

Yang tak kalah penting, Islam juga menolak keras anggapan yang kerap menyalahkan korban. Pakaian atau perilaku seseorang tidak pernah dapat dijadikan alasan pembenaran atas tindakan pelecehan. Dalam kacamata syariat, pelaku tetap memikul tanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Hifzh al-‘Irdh: Menjaga Kehormatan sebagai Pilar Utama

Dalam perkembangan pemikiran Islam, para ulama menekankan konsep Hifzh al-‘Irdh, yaitu perlindungan terhadap kehormatan. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam tujuan syariat selain menjaga jiwa, akal, dan harta.

Konsep ini mencakup beberapa aspek penting:

• Pencegahan, melalui penguatan akhlak dan pengendalian diri
• Perlindungan, dengan memastikan keadilan bagi korban
• Tanggung jawab kolektif, bahwa menjaga kehormatan adalah kewajiban bersama
• Pemulihan korban, termasuk dukungan moral dan sosial

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memberi perhatian besar pada korban.

Strategi Preventif: Mencegah Sebelum Terjadi

Islam menawarkan pendekatan pencegahan yang sistematis. Salah satunya adalah konsep gadhul bashar, yaitu perintah untuk menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan. Prinsip ini bertujuan membangun kesadaran diri dan mengontrol dorongan yang dapat berujung pada perilaku menyimpang.

Selain itu, Islam juga mengatur etika privasi, seperti kewajiban meminta izin sebelum memasuki ruang pribadi orang lain. Nilai ini secara tidak langsung menanamkan penghormatan terhadap batasan tubuh dan ruang personal sejak dini.

Fleksibilitas Hukum: Peran Ta’zir

Dalam praktik penegakan hukum, Islam mengenal konsep ta’zir, yakni kewenangan hakim atau penguasa untuk menentukan hukuman terhadap pelaku ketika tidak memenuhi syarat pembuktian hukum hudud.

Melalui mekanisme ini, sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, denda, hingga hukuman penjara.

Bahkan dalam konteks modern sebagaimana dilansir dari situs Kemenkumham, bukti seperti rekaman CCTV, visum, hingga jejak digital mulai diakomodasi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual, termasuk di ruang digital.

Menuju Masyarakat yang Lebih Aman

Pada akhirnya, nilai-nilai dalam hukum Islam mengarah pada terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip rahmatan lil ‘alamin menegaskan bahwa ajaran Islam hadir untuk membawa kebaikan dan perlindungan bagi semua.

Baca juga: Amalan dan Doa Perlindungan agar Anak Dijauhkan dari Zina

Di era sekarang, sinergi antara nilai-nilai syariat dan regulasi modern seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, menjaga kehormatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen bersama untuk menciptakan ruang sosial yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, kasus pelecehan seksual FH UI tidak terulang di mana pun.