Editor
KOMPAS.com - Kementerian Haji dan Umrah membentuk task force lintas kementerian untuk mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji Indonesia.
Tim tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) guna memaksimalkan penerbangan haji, termasuk penerbangan yang selama ini kembali ke Indonesia tanpa penumpang.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 2027.
Baca juga: Indonesia Resmi Kantongi Izin Empty Leg Penerbangan Haji dari Arab Saudi, Apa Dampaknya?
Pemerintah berharap optimalisasi penerbangan haji tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung sektor pariwisata, penerbangan, dan perekonomian nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan dari Arab Saudi serta kawasan Timur Tengah.
Pembentukan task force disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca juga: Kemenhaj Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Dana Dikelola Lebih Transparan
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Glenny H. Kairupan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Wamenhaj Dahnil menjelaskan bahwa optimalisasi penerbangan haji menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif.
Langkah itu juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia sekaligus memperkuat industri penerbangan nasional.
Dia mengatakan Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jamaah haji ke Arab Saudi tidak kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong.
"Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Dahnil, dalam keterangannya kepada MUI Digital, di Jakarta, Ahad (28/6/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan penerbangan Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi menuju Indonesia.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam task force tersebut ialah optimalisasi empty flight, yaitu penerbangan yang kembali ke Indonesia tanpa penumpang setelah mengantarkan jamaah haji ke Arab Saudi.
Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi maupun kawasan Timur Tengah menuju berbagai destinasi unggulan di Indonesia.
Dahnil menegaskan langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih kuat sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi bangsa.
Dia menyebutkan setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar.
Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Karena itu, lanjut Dahnil, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar momentum penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, ekonomi, logistik, serta industri penerbangan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan kesiapan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah melalui kampanye digital, business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu.
Dia menyebut potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar.
"Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.
Selain mendukung pengembangan sektor pariwisata, program pemanfaatan penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah.
Task force yang telah dibentuk akan segera menyusun langkah teknis, skema operasional, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan program tersebut dapat mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan haji mendatang dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem ekonomi haji Indonesia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang