Maju Lagi di Bursa Ketum PBNU, Gus Yahya: Allahu Robbuna, Niatku Ora Kliru

KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyatakan optimismenya menghadapi Muktamar Ke-35 NU yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya pada Kamis (27/8/2026) seusai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian pembukaan Muktamar Ke-35 NU.

Alasan Maju Kembali dan Integritas Organisasi

Menanggapi pertanyaan mengenai keputusannya untuk kembali maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU, Gus Yahya memberikan jawaban singkat, "Allahu Robbuna. Niatku ora kliru."

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalankan khidmah kepada Nahdlatul Ulama.

Tanggapan Isu Intervensi Presiden

Gus Yahya juga menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan keterlibatan Presiden Prabowo dalam proses internal Muktamar, termasuk isu bahwa Presiden tidak menghendaki dirinya kembali menjabat Ketua Umum PBNU.

Baca juga: Pleno I Muktamar ke-35 NU Sahkan Tata Tertib Persidangan, Pembahasan Pemilihan Ketum Masih Menunggu

Ia menilai kondisi ini tidak dapat disamakan dengan situasi politik era Presiden Soeharto, khususnya dalam konteks hubungan kekuasaan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama," katanya.

Gus Yahya berpandangan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki alasan politik yang rasional untuk melakukan intervensi terhadap proses internal Nahdlatul Ulama. "Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo."

Ia menjelaskan bahwa relasi dirinya dengan Presiden Prabowo berbeda dengan hubungan politik Gus Dur dengan Presiden Soeharto. "Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif, Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu."

Oleh karena itu, Gus Yahya menilai tidak ada alasan yang masuk akal bagi Presiden Prabowo untuk menolak dirinya. "Tidak ada alasan yang masuk akal bagi Prabowo untuk menolak saya."

Dugaan Pencatutan Nama Presiden

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan pihak tertentu dari lingkungan pemerintahan yang mengumpulkan pengurus NU dari sejumlah daerah dan meminta dukungan agar tidak memilihnya, termasuk dengan dugaan pemberian imbalan uang.

Gus Yahya menegaskan bahwa apabila tindakan tersebut benar terjadi, hal itu tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai representasi sikap Presiden Prabowo.

Menurutnya, jika ada pihak di lingkungan pemerintahan yang melakukan manuver dengan membawa-bawa nama Presiden, tindakan tersebut justru dapat merugikan Presiden sendiri. "Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi."

Ia menilai tindakan tersebut pada akhirnya justru mengorbankan Presiden untuk kepentingan agenda pihak tertentu. "Mereka mengorbankan Prabowo untuk agenda mereka sendiri," tekannya.

Apabila tindakan tersebut dilakukan secara terbuka, maka langkah korektif terhadap pihak yang bersangkutan juga semestinya dilakukan secara terbuka. "Karena mereka melakukan dengan blatant dan terbuka, mestinya teguran dan sanksi atas mereka juga terbuka."

Gus Yahya menekankan pentingnya membedakan antara sikap resmi Presiden dengan tindakan individu yang berada di lingkungan pemerintahan.

Kepercayaan terhadap Integritas PWNU dan PCNU

Mengenai isu politik uang dalam proses Muktamar, Gus Yahya menyatakan kepercayaannya terhadap integritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Ia menyebut PWNU dan PCNU sebagai bagian dari kader organisasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan arah jam’iyah. "PW dan PC adalah kader-kader. Bukan pedagang, apalagi maling."

Gus Yahya meyakini para pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang memiliki nurani serta kesetiaan terhadap organisasi. "Mereka punya nurani dan kesetiaan terhadap organisasi. Mereka akan melindungi komitmen moral mereka dari ancaman apa pun, apalagi sekadar uang," katanya.

Ketika ditanya apakah dirinya tetap optimistis PWNU dan PCNU akan menggunakan haknya berdasarkan kepentingan organisasi, Gus Yahya menjawab, "Ya. Haqqul yaqin."

Tanggung Jawab Individu dan Kaidah Fikih

Gus Yahya memilih untuk tidak melakukan intervensi terhadap aktivitas sejumlah tokoh menjelang Muktamar, termasuk Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf. "Buat apa? Tanggung jawab masing-masing, hisab masing-masing," katanya, menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas tindakannya.

Ia juga menjelaskan kaidah fikih "man ista'jala syaian qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi" yang berarti seseorang yang tergesa-gesa memperoleh sesuatu sebelum waktunya dapat berujung pada kehilangan atas sesuatu yang hendak dicapai.

Mengenai konteks penggunaan kaidah tersebut dalam dinamika Muktamar, Gus Yahya menjawab, "Itu konsumsi kiai. Yang bukan kiai tidak wajib paham."

Islah dan Martabat NU

Mengenai hubungan dengan Rais Aam PBNU dan jajaran Syuriyah setelah dinamika internal organisasi, Gus Yahya memastikan proses islah telah tuntas. "Tuntas. Buktinya sepakat muktamar," katanya.

Kesepakatan untuk menyelenggarakan Muktamar menunjukkan bahwa dinamika organisasi telah dikembalikan kepada mekanisme jam’iyah.

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU untuk membahas berbagai persoalan organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan dan arah perjalanan jam’iyah ke depan.

Menghadapi pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU, Gus Yahya mengingatkan seluruh peserta agar menjaga niat, disiplin organisasi, serta martabat Nahdlatul Ulama. "Tata niat yang benar dan disiplin jangan sampai bertindak menciderai martabat NU," katanya.

Ia menekankan bahwa proses Muktamar harus berlangsung dalam suasana yang menjaga kehormatan organisasi dan mengutamakan kepentingan jam’iyah.

Baca juga: Gus Ipul Ungkap 2 Isu Panas yang Bakal Dibahas di Muktamar Ke-35 NU

Ia juga mengingatkan agar berbagai aktivitas individu di sekitar kekuasaan tidak serta-merta dipandang sebagai representasi sikap Presiden Republik Indonesia.

Apabila terdapat pihak yang menggunakan atau mencatut nama Presiden untuk memengaruhi pilihan muktamirin, maka tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukannya.

Gus Yahya menegaskan bahwa Muktamar merupakan momentum untuk menata kembali niat, menjaga disiplin organisasi, serta memastikan proses permusyawaratan berjalan dengan menjunjung tinggi martabat Nahdlatul Ulama.