Kemenag Siapkan Skema Kemitraan Bimwin, Calon Pengantin Tidak Harus ke KUA

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan skema kemitraan untuk memperluas layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan penguatan keluarga sakinah-maslahat.

Melalui skema ini, calon pengantin nantinya dapat mengikuti Bimwin tidak hanya di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga lainnya.

Baca juga: Kemenag Ubah Metode Bimbingan Perkawinan, Materi Disesuaikan dengan Usia Calon Pengantin

Skema kemitraan tersebut memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi calon pengantin dalam mengikuti Bimwin. Peserta dapat memilih layanan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu tanpa meninggalkan standar yang telah ditetapkan Kemenag.

Materi dan kualitas bimbingan tetap mengacu pada standar Kemenag. Peserta yang mengikuti Bimwin melalui lembaga mitra juga tetap memperoleh sertifikat Bimwin.

Baca juga: Kemenag Minta Calon Pengantin Tak Anggap Bimbingan Perkawinan Sekadar Formalitas

Bimwin Tidak Hanya Dilaksanakan di KUA

Dilansir dari laman Kemenag, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi mengatakan, pendampingan bagi remaja dan calon pengantin diperlukan agar mereka memiliki pemahaman serta kesiapan yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar pendampingan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara optimal.

“Kekuatan kita hari ini ada pada kolaborasi. Kekuatan kita hari ini ada pada kerja sama,” kata Zayadi dalam Forum Nasional Mitra Keluarga Sakinah di Bogor, Rabu (7/10/2026).

“Kekuatan kita hari ini ada pada kolaborasi. Kekuatan kita hari ini ada pada kerja sama,” kata Zayadi dalam Forum Nasional Mitra Keluarga Sakinah di Bogor, Rabu (7/10/2026).

Forum tersebut mempertemukan Kemenag dengan PTKI, ormas, dan lembaga yang selama ini bergerak dalam pendampingan pranikah serta pembinaan keluarga.

Bimwin Diperkuat di Tengah Dinamika Keluarga

Zayadi menyebut kebutuhan terhadap pembinaan pranikah semakin penting jika melihat dinamika keluarga di Indonesia. Jumlah peristiwa pernikahan dalam satu dekade terakhir menurun, dari sekitar 2,5 juta peristiwa pada 2013–2014 menjadi sekitar 1,48 juta pada 2025.

Sementara itu, angka perceraian masih berada pada kisaran 350 ribu hingga 500 ribu peristiwa setiap tahun. Perceraian, kata Zayadi, banyak terjadi pada lima tahun pertama pernikahan.

"Peristiwa cerai itu terjadi terutama pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima pernikahan,” katanya.

Menurut Zayadi, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mempersiapkan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Karena itu, Bimwin perlu diposisikan sebagai layanan pembinaan yang membantu calon pengantin memahami kesiapan berkeluarga, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Kemenag Petakan Lembaga untuk Mitra Bimwin

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Jaja Zarkasyi menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan dan penyaringan terhadap sejumlah lembaga yang memiliki pengalaman dalam program tersebut.

Dari pemetaan awal terhadap 20 lembaga, terdapat 10 lembaga yang dinilai memiliki pengalaman dan siap dikembangkan sebagai mitra.

“Ini satu langkah besar kita bersama untuk merumuskan kemitraan dan konsolidasi antara pemerintah dan civil society dalam program keluarga sakinah,” ujar Jaja.

Forum Nasional Mitra Keluarga Sakinah diikuti 40 peserta dari berbagai lembaga. Pertemuan tersebut tidak hanya bertujuan membangun kesepahaman, tetapi juga memetakan kekuatan masing-masing lembaga agar layanan Bimwin dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih spesifik.

Melalui kemitraan dengan PTKI, ormas, dan lembaga masyarakat, Kemenag berharap layanan pembinaan keluarga dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Skema tersebut juga diharapkan menjangkau calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu, akses, atau kebutuhan tertentu dalam mengikuti Bimwin.

Perluasan layanan Bimwin menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Keterlibatan PTKI, ormas, dan lembaga masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan pendampingan pranikah.

Di sisi lain, standar materi, kualitas bimbingan, dan sertifikat Bimwin tetap menjadi bagian dari layanan yang diberikan.