BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat Haji 2027, Apa Bedanya? Simak Penjelasan dan Rinciannya

KOMPAS.com - Ada sejumlah istilah dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji yang perlu dipahami masyarakat, terutama calon jemaah, seperti BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat.

Ketiga istilah tersebut berkaitan dengan sumber pembiayaan haji, tetapi memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda.

Baca juga: Simulasi Biaya Haji 2027 untuk 2 Orang, Segini yang Harus Disiapkan

Apa Itu BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat?

Penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan biaya haji tercantum dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Aturan tersebut menjelaskan sejumlah istilah yang berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga: BPIH Ditetapkan, Berapa yang Harus Disiapkan Jemaah untuk Pelunasan Biaya Haji 2027?

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPIH, adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPIH menggambarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Karena itu, angka BPIH tidak otomatis menjadi jumlah uang yang harus dibayarkan langsung oleh setiap jemaah.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut Bipih, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

Dengan demikian, Bipih merupakan bagian biaya haji yang menjadi tanggungan langsung jemaah. Besaran Bipih tidak sama dengan total biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ibadah haji karena penyelenggaraan haji juga menggunakan sumber dana lainnya.

Nilai Manfaat

Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Nilai Manfaat menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dana Efisiensi

Selain BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat, terdapat pula istilah Dana Efisiensi. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bipih Khusus

Untuk jemaah yang mengikuti penyelenggaraan haji khusus, terdapat istilah Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus atau Bipih Khusus.

Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.

BPS Bipih

Dalam proses pembayaran Bipih, terdapat pula Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPS Bipih.

BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

Bagaimana Biaya Haji 2027 Ditentukan?

Besaran BPIH dan Bipih haji 2027 melalui proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Pemerintah terlebih dahulu mengusulkan besaran BPIH, sebelum kemudian pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menetapkan angka akhir.

Sebelumnya, pada usulan pertama, Kemenhaj mengajukan skema biaya haji 40 persen dibayarkan jamaah dan 60 persen melalui Nilai Manfaat dari total usulan biaya haji 2027

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2027 mendatang sebesar Rp107.340.172,02 per jamaah.

Kemudian pada usulan kedua, pemerintah melalui Kemenhaj kembali mengusulkan skema biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar 52 persen yang dibayarkan jamaah dan 48 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Setelah melalui pembahasan, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI kemudian menetapkan BPIH 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 98.466.351 per jamaah.

Dari jumlah tersebut, Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp 54.648.825 atau 55,50 persen. Sementara itu, 44,50 persen atau Rp43.817.526 berasal dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.

Berapa Bipih yang Dibayar Jemaah Haji 2027?

Besaran BPIH tidak sama dengan jumlah yang harus dibayarkan jemaah untuk pelunasan. Dalam konteks biaya haji 2027, Bipih menjadi komponen yang ditanggung langsung oleh jemaah, sementara sebagian biaya lainnya berasal dari Nilai Manfaat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sebelumnya angka riil Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang mesti dibayarkan calon haji sebesar Rp 26.248.825 per orang dari total BPIH.

Namun Presiden Prabowo kemudian memberi subsidi sekitar Rp 3 juta per orang, sehingga secara efektif hanya membayar sekitar Rp 23.248.825.

Perhitungan pelunasan tersebut memperhitungkan setoran awal Rp25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jamaah.

Dengan demikian, pembahasan biaya haji perlu membedakan antara BPIH sebagai total dana penyelenggaraan haji dan Bipih sebagai bagian biaya yang menjadi tanggungan jemaah.

Nilai Manfaat kemudian digunakan untuk menutup sebagian kebutuhan biaya penyelenggaraan yang tidak dibebankan langsung kepada jemaah.

Berapa Nilai Manfaat untuk Haji 2027?

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan Nilai Manfaat untuk jamaah calon haji reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp8,83 triliun setelah Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menetapkan komposisi dan biaya haji.

BPIH 1448 Hijriah/2027 Masehi ditetapkan rata-rata Rp 98.466.351 per orang.

Dari jumlah tersebut, Rp 54.648.825 atau 55,50 persen menjadi biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah melalui Bipih, sedangkan Rp 43.817.526 atau 44,50 persen bersumber dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak seluruhnya dibayar langsung oleh jemaah. Sebagian biaya berasal dari Nilai Manfaat yang diperoleh melalui pengelolaan keuangan haji.

Apa Syarat Setoran Awal Haji?

Undang-Undang No 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mengatur syarat bagi warga negara Indonesia untuk dapat terdaftar sebagai jemaah haji.

Salah satu syarat tersebut berkaitan dengan pembayaran setoran awal.

Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk dapat terdaftar sebagai Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara Indonesia harus memenuhi syarat meliputi membayar setoran awal.

Kesimpulan

BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat merupakan istilah yang saling berkaitan dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

Untuk haji 2027, pemerintah dan DPR RI menetapkan BPIH rata-rata Rp 98.466.351 per jemaah, dengan Bipih Rp54.648.825 dan Nilai Manfaat Rp 43.817.526.

Pemahaman terhadap istilah tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan total biaya penyelenggaraan haji dengan biaya yang menjadi tanggungan langsung jemaah.