PUI Kecam Serangan Houthi di Arab Saudi, Minta Pemerintah RI Lindungi Jemaah Umrah
Penulis
KOMPAS.com – Persatuan Ummat Islam (PUI) mengecam serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas publik di Arab Saudi yang dinilai mengancam keselamatan warga sipil, termasuk jemaah umrah asal Indonesia.
PUI mendesak Pemerintah Indonesia memperkuat pemantauan keamanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menyusul eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan PUI melalui rilis media pada Rabu (14/10/2026). Organisasi tersebut menilai serangan terhadap fasilitas sipil berpotensi membahayakan masyarakat dan mengganggu perjalanan ibadah umat Islam menuju Tanah Suci.
“PUI mengecam setiap serangan yang membahayakan warga sipil dan fasilitas publik. Terlebih, di antara masyarakat yang terdampak terdapat umat Islam yang sedang menempuh perjalanan dengan niat beribadah umrah ke Tanah Suci. Keselamatan mereka harus menjadi perhatian utama,” demikian pernyataan PUI.
PUI menegaskan, fasilitas publik, termasuk infrastruktur transportasi yang digunakan masyarakat sipil, harus mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik bersenjata.
Menurut PUI, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas tanpa memandang kewarganegaraan maupun latar belakang mereka.
PUI Minta Kemlu Perkuat Perlindungan WNI
PUI meminta pemerintah meningkatkan langkah perlindungan terhadap WNI di Arab Saudi, mengingat mereka terdiri atas berbagai kelompok, mulai dari jemaah umrah, pekerja migran, mahasiswa, hingga warga yang menetap di negara tersebut.
Secara khusus, PUI mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi serta instansi terkait.
PUI mengusulkan sejumlah langkah perlindungan, antara lain meningkatkan pemantauan keamanan di wilayah dan fasilitas publik yang berpotensi terdampak konflik.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan perlindungan jemaah umrah Indonesia melalui koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, maskapai penerbangan, dan otoritas setempat.
PUI juga menekankan pentingnya penyampaian informasi resmi secara cepat dan berkala mengenai situasi keamanan, perubahan jadwal penerbangan, serta prosedur yang harus dilakukan WNI apabila terjadi keadaan darurat.
Kesiapan layanan konsuler dan jalur komunikasi darurat turut menjadi perhatian. Menurut PUI, pemerintah perlu memastikan pendataan WNI yang membutuhkan bantuan serta menyiapkan langkah evakuasi apabila kondisi keamanan mengharuskannya.
Di sisi diplomatik, PUI mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga keselamatan warga sipil sekaligus mendukung upaya meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik secara damai.
PUI Ingatkan Pentingnya Hukum Humaniter Internasional
Selain mendesak perlindungan WNI, PUI mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata agar mematuhi hukum humaniter internasional.
PUI menyoroti prinsip pembedaan atau *distinction*, yang mewajibkan pihak-pihak yang bertikai membedakan sasaran militer dari penduduk sipil dan objek sipil.
Prinsip proporsionalitas serta kewajiban mengambil langkah pencegahan dalam serangan juga harus dipatuhi untuk mencegah dan meminimalkan jatuhnya korban sipil.
Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
PUI menegaskan, konflik bersenjata tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kemanusiaan. Warga sipil, termasuk jemaah umrah, pekerja migran, mahasiswa, dan warga negara asing lainnya, harus tetap dihormati dan dilindungi.
Organisasi tersebut juga mengimbau WNI yang berada di Arab Saudi untuk mengikuti arahan otoritas setempat, memperhatikan informasi resmi dari perwakilan Indonesia, menghindari lokasi berisiko, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Baca juga: Kapolri Dorong Pramuka PUI Bentuk Karakter Kebangsaan Generasi Muda
PUI berharap seluruh pihak yang terlibat dalam konflik menghentikan serangan yang membahayakan warga sipil dan menghormati hukum internasional.
Menurut PUI, masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban konflik bersenjata, sementara pelaksanaan ibadah umrah harus didukung situasi yang aman dan terlindungi.
Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua Umum PUI H Raizal Arifin.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
