Editor
JAKARTA, KOMPAS.com — Kekhawatiran tentang biaya kuliah mendorong Rahmat Latara, santri Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado, Sulawesi Utara, menyampaikan surat untuk Presiden Prabowo Subianto.
Surat berjudul “Sepucuk Surat dari Santri untuk Bapak Presiden” itu dibacakan dalam kegiatan Munajat Santri untuk Negeri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (30/10/2026), di hadapan para tokoh bangsa, menteri, ulama, pejabat, dan ribuan santri.
Melalui surat tersebut, Rahmat meminta pemerintah memperluas kesempatan bagi santri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Baca juga: Santri Dapat Kupon Belanja Rp 20.000 di Festival Hari Santri Jakarta
“Setiap malam menjelang tidur, saya selalu mengkhawatirkan masa depan saya di negeri ini. Saya bukan khawatir dengan kemampuan yang saya miliki, tetapi dengan sesuatu yang mungkin sederhana bagi sebagian orang, namun menjadi persoalan besar bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi: biaya perkuliahan,” tuturnya dikutip dari laman Kemenag, Sabtu (31/10/2026).
Kegelisahan Rahmat semakin kuat setelah berbincang dengan teman sebangkunya.
Ketika ditanya tentang rencana melanjutkan kuliah setelah lulus dari pesantren, temannya justru memilih langsung bekerja.
Ia tidak ingin membebani orang tuanya dengan biaya pendidikan tinggi.
“Untuk apa saya kuliah jika harus membebani biaya kepada orang tua? Lebih baik saya langsung bekerja, mendapatkan uang, dan bisa memberikannya kepada orang tua,” kata Rahmat menirukan jawaban temannya.
Percakapan itu membekas dalam pikiran Rahmat. Ia mempertanyakan apakah cita-cita santri untuk menjadi dokter, pemimpin, atau guru harus terhenti karena keterbatasan biaya.
Menurutnya, santri yang memiliki kemauan dan kemampuan belajar semestinya mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan, terlepas dari kondisi ekonomi keluarganya.
Baca juga: Beasiswa Santri ke Malaysia Dibuka 27–29 Oktober 2026, Ini Syaratnya
Rahmat mengapresiasi upaya pemerintah membuka akses pendidikan melalui Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB). Namun, ia berharap jangkauan program tersebut diperluas agar lebih banyak santri dapat melanjutkan kuliah.
Dalam suratnya, Rahmat menyebut sekitar 800 peserta terpilih dari kurang lebih 8.000 pendaftar BIB pada 2024.
Ia menggunakan angka tersebut untuk menggambarkan besarnya kebutuhan akses beasiswa.
“Saya berharap kepada Bapak Presiden agar program ini dapat diperluas dan diperbanyak kuotanya bagi seluruh santri di Nusantara,” ungkapnya.
Rahmat juga menyoroti akses informasi dan pelaksanaan seleksi. Menurutnya, santri membutuhkan dukungan fasilitas agar dapat mengakses informasi serta mengikuti tahapan penerimaan beasiswa.
Ia menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah.
Pertama, menambah kuota penerima BIB dengan mempertimbangkan jumlah santri kelas akhir di seluruh Indonesia.
Kedua, memperkuat pemantauan proses penerimaan beasiswa, mulai dari pendaftaran hingga tahap tes terakhir.
Ketiga, menyediakan fasilitas komputer di pesantren untuk membantu santri mengakses informasi dan mempersiapkan diri mengikuti seleksi.
“Kami tidak mengemis perubahan besar kepada Bapak Presiden. Kami, para santri, hanya ingin memastikan bahwa jalan yang akan kami lalui tidak terhalang oleh angka-angka keterbatasan yang tersembunyi di balik kata efisiensi anggaran,” tegasnya.
Bagi Rahmat, pendidikan santri merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia. Ia berharap santri dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mempertahankan pengetahuan agama serta adab.
Kesempatan pendidikan yang lebih luas, menurutnya, dapat membantu santri berkontribusi melalui berbagai profesi.
“Ini bukan hanya tentang kami hari ini, tetapi juga tentang anak cucu kita di masa depan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan terbaik sebagai bagian dari keberlanjutan bangsa,” ujarnya.
Rahmat berharap surat tersebut menjadi perhatian pemerintah dan sampai kepada Presiden.
“Saya berharap pesan saya tidak hanya bergema di Masjid Istiqlal, tetapi juga dapat sampai ke Gedung Istana, tempat Bapak Presiden bekerja,” ucapnya.
Menanggapi surat tersebut, Menteri Agama mengapresiasi keberanian Rahmat menyampaikan kegelisahan tentang masa depan pendidikan santri.
“Baik, saya bangga. Ananda, walaupun berada di lingkungan pesantren, pemikirannya tetap kritis,” ujar Menag.
Menag kemudian memaparkan dukungan pemerintah terhadap pesantren, antara lain melalui penguatan kelembagaan dengan hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.
Ia juga menyampaikan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung fasilitas pembelajaran pesantren, termasuk penyediaan papan cerdas atau smartboard.
“Kalau untuk sekolah-sekolah pemberiannya dilakukan secara bertahap, pada periode pertama, kedua, dan ketiga, maka untuk pondok pesantren akan langsung diberikan tiga atau empat unit,” ungkapnya mengutip arahan Presiden.
“Jadi, saya kira apa yang ditanyakan Ananda tadi sudah dijawab langsung oleh Presiden beberapa minggu yang lalu. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden. Fasilitas yang diberikan di sekolah juga insyaallah akan diberikan kepada pondok pesantren,” lanjutnya.
Dalam tanggapan yang disampaikan tersebut, Menag belum merinci tindak lanjut atas usulan penambahan kuota BIB maupun dukungan biaya kuliah yang diminta Rahmat.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.