Daftar Nama 15 Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Siap Fokus Tingkatkan Mutu Pesantren

KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengukuhkan 15 anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031 di Jakarta, Senin.

Majelis Masyayikh akan merumuskan langkah peningkatan mutu pendidikan pesantren dengan penilaian yang mencakup proses pendidikan, kualitas lulusan, hingga kontribusi alumni bagi masyarakat.

Menag meminta anggota Majelis Masyayikh memperluas cakupan evaluasi pendidikan pesantren, tidak hanya pada proses pembelajaran, tetapi juga kualitas calon santri dan dampak lulusan setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Baca juga: Menag Tekankan Jaga Marwah Ulama dalam Rekrutmen Majelis Masyayikh 2026–2031

“Kita juga harus membicarakan lebih jauh dan lebih luas tentang input, dari mana sumber anak-anak kita yang akan masuk ke pesantren. Kita juga harus bicara tentang output lulusan pesantren,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Daftar 15 Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031

Sebanyak 15 anggota Majelis Masyayikh yang dikukuhkan berasal dari berbagai pesantren dengan latar belakang keilmuan yang beragam.

Baca juga: Kemenag Siapkan 25 Calon Anggota Majelis Masyayikh Periode 2026–2031

Berikut daftar 15 anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031:

1. Lukman Hakim Saifuddin
2. Badriyah Fayumi
3. Ahmad Taufiq
4. Muhbib
5. Kamaluddin Abu Nawas
6. Musta’in Syafi’ie
7. Abdul Ghofarrozin
8. M. Holil
9. A. Fadlullah Turmudzi
10. Ade Naelul Hud
11. M. Wafiyul Ahdi
12. Sofwan Manaf
13. M. Ilyas Marwal
14. Tgk. H. Faisal M. Ali
15. M. Iffatul Lathoif

Menag Minta Mutu Pesantren Dinilai dari Input hingga Dampak

Dalam arahannya, Nasaruddin mengatakan peningkatan mutu pendidikan pesantren perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari input, output, outcome, hingga dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya mengukur proses pendidikan dan hasil belajar santri. Majelis Masyayikh juga perlu memperhatikan masa depan lulusan serta peran mereka setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren.

Menag menjelaskan, hubungan santri dengan pesantren tidak sepenuhnya berakhir setelah masa pendidikan selesai. Identitas dan keterikatan santri dengan pesantren tetap melekat ketika mereka kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Karena itu, penilaian mutu pesantren perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang nantinya memanfaatkan kemampuan santri, alumni, maupun lembaga pesantren.

“Kita juga perlu melihat stakeholders-nya. Siapa yang akan memanfaatkan santri, siapa yang akan memanfaatkan alumni pondok pesantren, dan siapa yang akan memanfaatkan lembaga pesantren ini,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Pesantren Diharapkan Jadi Penghubung Pemerintah dan Masyarakat

Nasaruddin juga menekankan bahwa pesantren memiliki dimensi sosial yang perlu diperkuat melalui kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

Menurutnya, pesantren dapat menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat melalui peran santri serta alumninya. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan pesantren tidak hanya terlihat dari kualitas lulusan, tetapi juga manfaat yang diberikan dalam kehidupan sosial.

“Pesantren ini punya dimensi sosial. Tentu pemerintah juga harus menjadi objeknya, bagaimana pesantren memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Jadi, santri itu bisa menjadi meeting point antara pemerintah dan masyarakat secara informal,” kata Menag Nasaruddin Umar.