Kemenhaj Dorong Beras Lokal untuk Konsumsi Haji 2026, Kurangi Ketergantungan Impor

KOMPAS.com-Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai mendorong kemandirian pangan haji dengan memprioritaskan penggunaan beras produksi dalam negeri bagi jamaah haji Indonesia.

Langkah ini dinilai strategis karena konsumsi pangan jamaah haji selama ini masih bergantung pada pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand.

Upaya tersebut tidak hanya menyentuh aspek logistik ibadah, tetapi juga menyasar penguatan ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Baca juga: Wamenhaj Minta Fatwa MUI: Haji Ilegal dan Haji dari Uang Korupsi Dinyatakan Haram

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras nasional menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi haji Indonesia.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Kemenhaj, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian di Jakarta.

Jaenal menyatakan pemenuhan konsumsi jamaah haji membutuhkan perencanaan menyeluruh dan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pangan haji selaras dan rantai pasoknya dapat diperkuat,” ujar Jaenal di Jakarta, Senin (26/1/2026), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Baca juga: Bukan Superman, tapi Superteam: Cara Petugas Haji 2026 Siap Hadapi Puncak Haji di Armuzna

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras bagi 205.420 jamaah dan petugas haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton.

Perhitungan tersebut mengacu pada asumsi konsumsi 150 gram beras per porsi dengan total 127 kali makan selama masa operasional haji.

Jumlah kebutuhan beras tersebut menunjukkan besarnya potensi perputaran ekonomi haji yang dapat dimanfaatkan oleh sektor pertanian nasional.

Ditjen PE2HU bersama para pemangku kepentingan menyepakati komitmen pemanfaatan beras nasional sebagai bahan pangan jamaah haji.

Perum Bulog akan menghitung kebutuhan beras secara menyeluruh sekaligus menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen.

Kementerian Pertanian memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi.

Harga beras premium dari sejumlah negara pesaing saat ini masih berada di bawah harga beras Indonesia.

Jaenal menilai kondisi swasembada beras nasional menjadi momentum penting untuk mendorong penggunaan beras lokal dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia mengakui faktor harga selama ini menjadi kendala utama, namun penguatan ekosistem ekonomi haji diyakini dapat meningkatkan daya saing produk nasional.

Baca juga: Wamenhaj: Perintah Presiden Prabowo, Haji 2026 Harus Berpihak pada Perempuan dan Lansia

Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya membangun warisan kebijakan jangka panjang.

“Perputaran ekonomi haji sangat besar dan harus memberi dampak langsung bagi petani serta pelaku usaha di dalam negeri,” ujar Tri.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis jamaah haji Indonesia pada musim haji mendatang dapat mengonsumsi nasi dari beras hasil produksi petani nasional.

Pemanfaatan beras lokal tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas manfaat ekonomi haji bagi Indonesia.