Dewan Pertimbangan MUI: Jangan Ada Standar Ganda untuk Pelanggaran HAM

KOMPAS.com - Isu kemanusiaan global dan diplomasi perdamaian menjadi sorotan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI 2026.

Dewan Pertimbangan MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menegaskan pentingnya peran aktif lembaga keulamaan dalam mendorong keadilan internasional dan membela korban konflik lintas negara.

Dalam paparannya di forum Mukernas, Muhyiddin menilai berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia tidak bisa semata dipandang sebagai persoalan agama, melainkan tragedi kemanusiaan yang serius.

Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

“Ini bukan sekadar persoalan agama, melainkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dahsyatnya. Kita melihat bagaimana hukum internasional seolah-olah tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan besar,” ujar Muhyiddin.

Baca juga: Ma’ruf Amin Ungkap Misi DSN MUI Kawal Muamalah Syariah

Menurut dia, MUI melalui jalur hubungan luar negeri terus menjalankan diplomasi kemanusiaan dan mendorong lembaga internasional agar bersikap adil tanpa standar ganda.

Ia menyebut keadilan global tidak boleh dipengaruhi latar belakang bangsa, kepentingan politik, atau agama.

Muhyiddin menempatkan isu Palestina sebagai prioritas utama dalam agenda diplomasi kemanusiaan MUI.

Ia menyebut kondisi di Palestina sebagai bentuk penjajahan modern yang tidak boleh dibiarkan berlarut.

Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya sikap politik, tetapi amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui langkah konkret.

Karena itu, ia mendorong penguatan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta tekanan politik di forum internasional.

Baca juga: Fatwa Baru Disiapkan, DSN-MUI Respons Perkembangan Industri Syariah

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada retorika atau pernyataan kutukan semata. Diperlukan langkah-langkah konkret,” katanya.

Selain Palestina, ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap komunitas lain di berbagai wilayah yang mengalami penindasan.

Menurut dia, misi Islam sebagai rahmat bagi semesta harus tercermin dalam upaya nyata mendorong perdamaian dan perlindungan hak dasar manusia.

MUI, kata Muhyiddin, berkomitmen memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mempromosikan moderasi beragama dan dialog antarperadaban.

Ia menilai Indonesia berpeluang menjadi rujukan peradaban Islam yang maju, toleran, dan tegas dalam membela keadilan.

Dalam pesannya kepada umat, Muhyiddin juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah.

Baca juga: MUI Ingatkan Risiko Politik dan Moral atas Rencana Kirim 8.000 Tentara ke Gaza

Ia menilai persatuan menjadi modal utama dalam memperkuat posisi umat di tingkat nasional maupun global.

Mukernas I MUI 2026 sendiri menjadi forum perumusan program kerja dan arah kebijakan organisasi ke depan, termasuk penguatan peran MUI dalam isu kemanusiaan dan hubungan internasional.

Isu iplomasi dan keadilan global menjadi salah satu penekanan penting dalam pembahasan tahun ini.