Warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat Bersiap Hadapi "Ramadhan Kelabu"

KOMPAS.com - Warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat bersiap menyambut Ramadhan 1447 Hijriah yang diperkirakan dimulai pada Rabu (18/2/2026) atau Kamis (19/2/2026).

Momentum bulan suci ini datang di tengah eskalasi kekerasan dan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Dilansir dari Antara, sejumlah warga di wilayah tersebut menyebut Ramadhan tahun ini sebagai “Ramadhan kelabu” karena konflik yang belum mereda.

Menjelang Ramadhan 2026, warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur menyatakan kesiapan mereka menghadapi bulan suci di tengah pembatasan pergerakan, pengamanan ketat, serta situasi keamanan yang belum stabil.

Ramadhan tahun ini diperkirakan berlangsung dalam suasana duka, kekhawatiran, dan tantangan kemanusiaan yang masih membayangi kehidupan sehari-hari warga Palestina.

Baca juga: Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan untuk Palestina di Forum DK PBB

Gaza: Gencatan Senjata Dilanggar, Korban Terus Bertambah

Meski gencatan senjata diberlakukan di Gaza sejak 10 Oktober 2025, serangan Israel dilaporkan masih terjadi.

Pada Minggu (15/2/2026), sedikitnya 11 warga Palestina tewas dalam serangan di Gaza, menurut pejabat medis dan otoritas setempat, yang menyebut insiden itu sebagai pelanggaran gencatan senjata terbaru.

Otoritas kesehatan Gaza menyatakan sebanyak 603 warga Palestina tewas dan 1.618 orang luka-luka sejak gencatan senjata dimulai.

Secara keseluruhan, jumlah korban tewas di Gaza sejak Oktober 2023 disebut telah melampaui 72.000 orang, dengan lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka.

Di Gaza City, Pasar Zawiya yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas perdagangan di Kota Tua kini tampak lengang. Banyak toko tidak lagi ramai, dan barang dagangan menumpuk tanpa pembeli.

Sameh al-Bitar (40), pemilik toko rempah-rempah, mengenang suasana Ramadhan sebelum konflik berkepanjangan melanda wilayah tersebut.

"Dulu kami biasa menghias rumah, jalanan, dan pasar," katanya. Sekarang semuanya di Gaza tampak menyedihkan.

Al-Bitar mengaku kehilangan dua putranya akibat serangan udara. "Perang belum berakhir," katanya. Setiap hari terjadi pelanggaran, kematian, dan korban luka.

Ia memperkirakan Ramadhan tahun ini hanya akan diisi dengan pelaksanaan ibadah, tanpa tradisi kunjungan keluarga atau buka puasa bersama yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sosial warga Gaza.

Pengamanan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur Diperketat

Di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, kekhawatiran meningkat terkait potensi pembatasan dan bentrokan selama Ramadhan 2026.

Pasukan Israel dilaporkan terus melakukan penyerbuan dan penangkapan di sejumlah kota dan kamp pengungsi.

Pos pemeriksaan militer diperkuat di berbagai pintu masuk kota dan desa, yang berdampak pada aktivitas warga menjelang bulan suci.

Kota-kota seperti Nablus, Jenin, dan Tulkarm dilaporkan mengalami konfrontasi sporadis antara pemuda Palestina dan pasukan Israel.

Warga juga melaporkan seringnya penyerbuan pada malam hari, penangkapan, perluasan permukiman, serta penyitaan tanah.

Akses ke Situs Keagamaan Dibatasi

Ketegangan disebut meningkat di sekitar lokasi-lokasi keagamaan yang sensitif.

Di Hebron, warga menyatakan akses menuju Masjid Ibrahimi dibatasi akibat pengamanan ketat dan keberadaan militer Israel di sekitar area yang berdekatan dengan permukiman Yahudi.

"Semua indikasi menunjukkan bahwa Ramadhan kali ini akan sangat berat," kata Saeed al-Awiwi (50), yang tinggal di dekat masjid tersebut.

Ia mengungkapkan kekhawatiran atas potensi meningkatnya serangan pemukim Israel di bawah perlindungan tentara.

Di Kota Tua Yerusalem, Abdul Rahman al-Alami (22) menyatakan kekhawatirannya terkait kemungkinan pembatasan akses bagi anak muda untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa.

"Hanya tinggal beberapa hari lagi, dan orang-orang seusia kita mungkin akan dilarang masuk," katanya di dekat Gerbang Damaskus. Ia menambahkan bahwa otoritas kerap memasang penghalang, gerbang elektronik, dan melakukan pemeriksaan tambahan selama Ramadhan.

Pendaftaran Tanah di Tepi Barat Picu Kontroversi

Sementara itu, pemerintah Israel pada Minggu menyetujui dimulainya proses pendaftaran tanah di Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 1967, menurut pejabat Israel.

Langkah tersebut disebut berpotensi mengklasifikasikan wilayah luas sebagai tanah negara.

Kepresidenan Palestina mengutuk keputusan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyebutnya sebagai langkah menuju aneksasi de facto.

Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967, sementara sebagian besar komunitas internasional menilai permukiman Israel di wilayah itu ilegal.