Menhaj: Haji 2026 Tetap Jalan, Mitigasi Disiapkan di Tengah Konflik

KOMPAS.com – Pemerintah menegaskan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap dipersiapkan berjalan sesuai jadwal, di tengah dinamika geopolitik global yang belum sepenuhnya stabil.

Aspek mitigasi risiko dan keselamatan jemaah menjadi fokus utama dalam setiap skenario yang disiapkan.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa apa pun situasi yang terjadi, keselamatan dan keamanan jemaah menjadi pertimbangan paling utama dalam pengambilan kebijakan.

“Keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi prioritas utama. Karena itu kita melakukan mitigasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Irfan dalam Bincang Haji Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut Irfan, pemerintah terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan seluruh proses berjalan aman.

Ia menyebut komunikasi lintas negara menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam menghadapi situasi geopolitik yang dinamis, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi.

Baca juga: Kemenhaj Maksimalkan Klinik Haji di Armuzna, Fokus Jemaah Lansia

Skenario pertama adalah pelaksanaan haji tetap berjalan normal apabila kondisi dinilai aman hingga masa keberangkatan.

Namun, jika situasi memburuk dan dinyatakan dalam kondisi darurat, pemerintah membuka kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah.

“Ada kemungkinan pemberangkatan tidak semua, atau bahkan tidak berangkat sama sekali jika situasi tidak memungkinkan,” kata Irfan.

Skenario lain yang disiapkan adalah tetap memberangkatkan seluruh jemaah, tetapi melalui jalur penerbangan berbeda. Opsi ini berpotensi membuat durasi perjalanan lebih panjang karena harus memutar rute.

“Kalau harus melalui jalur berbeda tentu akan menambah waktu tempuh, berpengaruh pada kondisi jemaah yang lebih lelah, dan juga berdampak pada biaya,” ungkapnya.

Saat ini, penerbangan haji Indonesia umumnya dilakukan secara langsung (direct flight), baik untuk jemaah reguler maupun khusus.

Baca juga: Sambut Haji 2026, 45 Klinik Kesehatan Disiagakan di Makkah dan Madinah

Namun dalam kondisi tertentu, perubahan rute menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M. Nur, menyebut hingga kini belum ada alternatif pasti untuk skema penerbangan jemaah haji khusus jika terjadi perubahan jalur.

“Haji khusus mayoritas menggunakan pesawat reguler, baik Garuda, Saudia, maupun maskapai Timur Tengah lainnya. Sampai saat ini belum ada alternatif lain terkait penerbangan transit tersebut,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat membantu koordinasi dengan maskapai nasional untuk menyiapkan kemungkinan tambahan armada jika diperlukan.

Menanggapi hal tersebut, Irfan menjelaskan bahwa kesiapan penambahan armada sangat bergantung pada maskapai, termasuk Garuda Indonesia yang selama ini melayani penerbangan haji.

“Garuda juga harus menyewa pesawat dari luar negeri. Menyewa pesawat tidak seperti menyewa taksi, harus disiapkan jauh-jauh hari,” kata Irfan.

Dari sisi pembiayaan, Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Firmansyah N. Nazaroedin, memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi risiko secara konsisten, termasuk terkait potensi kenaikan biaya akibat perubahan rute penerbangan.

“Dari sisi likuiditas, keamanan, dan investasi, kami terus melakukan mitigasi risiko secara terus-menerus. Kalau ada penyesuaian biaya, tentu perlu review ulang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Baca juga: Seruan Wamenhaj: Redam Konflik Dunia Demi Haji 2026 Berjalan Aman

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, meminta pemerintah tetap menjalankan persiapan secara normal, sembari memperkuat langkah mitigasi menghadapi kemungkinan terburuk.

“Persiapan tetap dilakukan normal, tidak ada yang berubah. Tapi dalam kondisi normal pun kita sudah menghadapi tantangan,” kata Marwan.

Ia menyoroti potensi risiko jika situasi geopolitik memburuk saat jemaah sudah berada di Tanah Suci.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah diminta memastikan skenario darurat, termasuk kepulangan jemaah dan keamanan dana.

“Kalau tidak jadi berangkat, uang yang sudah dibayarkan jangan sampai hilang. Kalau sudah di sana dan situasi memburuk, harus ada skenario pemulangan, termasuk mencari rute baru,” ujarnya.

Marwan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas imigrasi, untuk mengantisipasi situasi darurat.

“Dalam situasi seperti ini, koordinasi harus lebih luas. Tapi tetap saja, keselamatan dan keamanan jemaah itu yang paling penting,” kata dia.

Meski berbagai skenario telah disiapkan, pemerintah tetap optimistis penyelenggaraan haji 2026 berjalan sesuai rencana.

Hingga kini, keberangkatan jemaah masih dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026, sambil terus memantau perkembangan situasi global.