Kasus Pencabulan Santriwati di Pati, Polisi Periksa Pengasuh Ponpes sebagai Tersangka

KOMPAS.com - Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, terus mengusut kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo.

Dalam kasus ini, pengasuh pondok berinisial AS telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani pemeriksaan lanjutan.

Proses hukum dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.

Pemerintah juga ikut mengambil langkah untuk mendukung penanganan kasus serta perlindungan korban.

Baca juga: Ponpes di Pati Diusulkan Tutup Permanen Imbas Dugaan Kekerasan Seksual, Pendaftaran Dihentikan

Polisi Periksa Tersangka Pengasuh Ponpes

Kapolresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi yang didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap AS merupakan bagian dari tahapan penyidikan setelah penetapan tersangka.

"Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan setelah penetapan tersangka pada 28 April 2026. Hari ini pengasuh pondok pesantren kami periksa sebagai tersangka," kata Kombes Pol Jaka di sela pengamanan unjuk rasa nelayan di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah Harus Dampingi Santri Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati

Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa pelapor, sejumlah saksi, serta saksi ahli. Terlapor AS juga sempat diperiksa sebagai saksi.

"Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dilakukan dan alat bukti dinilai cukup, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada 28 April 2026," ujarnya.

Tersangka Kooperatif, Isu Melarikan Diri Tidak Benar

Menurut Jaka, tersangka AS masih berada di wilayah Pati dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut tersangka melarikan diri tidak benar.

Kasus ini bermula dari laporan korban pada 2024. Namun, proses penanganan sempat terkendala karena adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga beberapa saksi sempat menarik keterangannya.

"Awalnya ada keterangan dari beberapa korban, namun sebagian menarik keterangan. Hingga saat ini, pelapor yang aktif baru satu orang," ungkapnya.

Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan penyidikan setelah memperoleh penguatan dari keterangan saksi lain yang membenarkan peristiwa tersebut.

Polisi Dalami Jumlah Korban

Terkait informasi jumlah korban yang disebut mencapai puluhan orang, kepolisian menyatakan belum memperoleh data resmi yang mendukung klaim tersebut.

"Kami belum mendapatkan pernyataan atau keterangan saksi yang menyebut jumlah korban sebanyak itu," ujarnya.

Polresta Pati memastikan proses penyidikan akan berjalan secara profesional dan transparan hingga tuntas.

Kemenag Hentikan Pendaftaran Santri Baru

Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

“Kami minta terduga pelaku tindak kekerasan seksual di Pesantren Ndolo Kusumo diproses hukum. Kami tidak mentoleransi setiap tindak kekerasan seksual, apalagi di lembaga pendidikan keagamaan,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (4/5/2026), seperti dilansir dari Antara.

Sebagai langkah awal, Kemenag menginstruksikan penghentian sementara pendaftaran santri baru di pesantren tersebut guna mendukung proses penyidikan.

“Kami merekomendasikan penghentian sementara pendaftaran santri baru pada pondok pesantren yang bersangkutan sampai dengan seluruh permasalahan selesai ditangani secara tuntas,” kata dia.

Rekomendasi untuk Evaluasi Pengasuhan dan Tenaga Pendidik

Kemenag juga merekomendasikan pemberhentian pengasuh atau tenaga pendidik yang diduga terlibat kasus tersebut.

Pesantren diminta menunjuk pengganti yang memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan pengasuhan santri.

“Kami minta terduga yang sedang menjalani proses hukum tidak menjalankan tugas sebagai pengasuh/pimpinan maupun tenaga pendidikan pondok pesantren demi optimalisasi fungsi pengasuhan santri saat ini,” kata Basnang Said.

Selain itu, terduga pelaku diminta tidak lagi tinggal di lingkungan pesantren. Jika rekomendasi tidak dipatuhi, Kemenag melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah dapat mengusulkan penonaktifan tanda daftar pesantren.

Pemerintah Tekankan Perlindungan Korban

Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan bahwa penanganan hukum harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak korban.

"Kami mendorong aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara tegas, transparan, dan berkeadilan," katanya.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kasus tersebut, guna memastikan perlindungan menyeluruh bagi korban.