Menteri Haji Dilantik, Hubungan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Jadi Setara

KOMPAS.com - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut AMPHURI, keberadaan kementerian ini merupakan solusi atas tantangan penyelenggaraan haji di masa depan.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ini menjadi satu-satunya di dunia, selain Arab Saudi," ujar Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Baca juga: MUI: PR Menteri Haji Baru Sangat Berat, Harus Adil dan Tak Terjebak Bisnis

Firman menjelaskan bahwa AMPHURI telah lama mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan adanya kementerian ini, diharapkan dapat memperkuat fokus kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Selain itu, kehadiran kementerian juga dianggap sebagai bentuk keberpihakan negara kepada jemaah serta pelaku usaha resmi di bidang perjalanan ibadah.

Lebih lanjut, Firman menekankan pentingnya kementerian ini dalam memperkuat hubungan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Selama ini, hubungan diplomasi sering tidak setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya setingkat direktorat. Dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar," kata Firman.

Ia berharap kementerian baru ini dapat menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, melindungi jemaah, serta memberdayakan industri haji dan umrah nasional, sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh Arab Saudi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Profil Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo-Gibran

Dengan pembentukan kementerian ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di luar Arab Saudi yang memiliki Kementerian Haji dan Umrah, menandai berakhirnya kewenangan Kementerian Agama setelah 75 tahun mengurusi haji.