BPJPH Dorong Industri Nonpangan Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal 2026

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memacu kesiapan sektor nonpangan dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada 18 Oktober 2026.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya aspek religius, melainkan juga peluang ekonomi yang dapat memperluas usaha produk halal.

“Halal saat ini sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup yang dalam beberapa tahun terakhir ini diproyeksikan mencapai 2,8 triliun US Dollar pada 2025,” ujar Aqil di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Ancaman bagi Pemimpin Zalim dalam Islam

Aqil menjelaskan, dengan jumlah penduduk Muslim dunia yang diprediksi mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030, potensi industri halal dipastikan akan terus meningkat.

Hal ini tercermin dalam State Global Islamic Economic Report (SGIER) 2024/2025, yang menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim tidak hanya untuk sektor pangan, tetapi juga meluas ke kosmetik, obat-obatan, fesyen, pariwisata, hingga gaya hidup halal.

“Dengan proyeksi peningkatan belanja umat Muslim dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat perdagangan produk halal dan memperluas perannya dalam rantai pasok global,” ujarnya.

Namun, Aqil juga mengingatkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk bersertifikat halal harus diimbangi kesiapan industri.

“Pelaku usaha Indonesia harus segera bersertifikat halal. Jika kita tidak siap, ini bisa menjadi ancaman serius bagi daya saing pelaku usaha dalam negeri, sebab banyak negara penghasil produk halal justru bukan negara dengan penduduk mayoritas Muslim,” tegasnya.

Baca juga: Zakat Dinilai Jadi Instrumen Strategis Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Untuk itu, BPJPH mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi ekosistem halal nasional.

“Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga peluang strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas global,” pungkas Aqil.