Editor
KOMPAS.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam merawat toleransi dan keharmonisan di tengah kemajemukan masyarakat kembali memperoleh pengakuan nasional.
Bupati Mimika Johannes Rettob menerima piagam Pengukuhan Mandiri Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan daerah tersebut menjaga kerukunan lintas agama, suku, dan budaya.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/12).
Baca juga: Wamenag Tekankan Kunci Toleransi Beragama: Jalankan Ajaran Agama dengan Benar
Apresiasi ini diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menumbuhkan toleransi sosial secara berkelanjutan sekaligus melaksanakan pengukuran IHAI secara mandiri dan akuntabel.
Bupati Johannes Rettob menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat Mimika dalam merawat ruang hidup yang damai dan inklusif.
Menurutnya, toleransi tidak lahir secara otomatis, melainkan tumbuh melalui dialog yang setara, rasa keadilan, serta komitmen untuk saling menghormati di tengah perbedaan.
“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Mimika. Kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarbudaya yang terjaga selama ini menjadi fondasi utama bagi kehidupan bersama yang damai,” ujar Johannes Rettob dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika terus menempatkan toleransi dan keharmonisan sosial sebagai pilar pembangunan daerah.
Lingkungan yang aman dan saling percaya, kata dia, menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) 2025 sendiri merupakan instrumen nasional yang dikembangkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk mengukur tingkat toleransi dan keharmonisan masyarakat di seluruh Indonesia.
Survei ini dilaksanakan di lebih dari 350 kabupaten/kota dengan melibatkan partisipasi aktif warga sebagai responden.
Pengukuran IHAI mencakup empat dimensi utama, yakni harmoni ekonomi, harmoni sosial, harmoni budaya, dan harmoni keberagamaan. Keempatnya menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat mampu hidup rukun, inklusif, dan produktif di tengah keberagaman.
Capaian IHAI 2025 semakin menegaskan posisi Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi tinggi, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Sebelumnya, Mimika juga meraih Juara I Daerah Paling Harmoni pada ajang Harmony Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Agama RI, berdasarkan indikator moderasi beragama dan efektivitas penyelesaian konflik secara damai.
Pemerintah daerah secara konsisten mendorong dialog lintas iman, memperkuat peran tokoh adat dan tokoh agama, serta menghadirkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh warga.
Baca juga: Makna Noken bagi Muslim Papua, dari Alat Dakwah hingga Simbol Toleransi
“Keberagaman bukan hambatan, melainkan kekuatan Mimika. Dari perbedaan itulah toleransi tumbuh dan masa depan bersama dibangun,” tegas Bupati Rettob.
Penghargaan IHAI 2025 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus merawat toleransi dan persatuan. Lebih dari sekadar prestasi, capaian ini menjadi penegasan bahwa pembangunan sejati hanya dapat berjalan kokoh di atas fondasi keharmonisan dan saling menghormati.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang