Ketika Ibu Kota Berpindah: Jejak Negara-negara Timur Tengah Geser Pusat Pemerintahan

KOMPAS.com - Perpindahan ibu kota sebuah negara bukanlah keputusan sederhana. Ia sering kali lahir dari kombinasi krisis politik, tekanan demografis, hingga visi pembangunan jangka panjang.

Di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara pernah atau sedang mengalami perpindahan ibu kota, baik secara resmi maupun dalam praktik pemerintahan.

Fenomena ini mencerminkan dinamika kawasan yang terus berubah, dipengaruhi konflik, urbanisasi, dan tantangan geopolitik.

Baca juga: Isra Miraj Boleh Puasa atau Tidak? Ini Penjelasan Ulama dan Dalil yang Menyertainya

Salah satu contoh paling nyata adalah Yaman. Secara konstitusional, Sanaa tetap diakui sebagai ibu kota negara.

Namun sejak 2015, ketika kelompok Houthi mengambil alih Sanaa, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional memindahkan pusat pemerintahannya ke Aden.

Kota pelabuhan di selatan itu kemudian ditetapkan sebagai ibu kota sementara.

Dalam praktiknya, sebagian aktivitas pemerintahan bahkan dijalankan dari luar negeri, terutama Riyadh, Arab Saudi, karena kondisi keamanan di dalam negeri yang belum stabil.

Kasus Yaman menunjukkan bahwa konflik bersenjata dapat memaksa negara memindahkan pusat kekuasaan demi kelangsungan pemerintahan.

Berbeda dengan Yaman yang dilatarbelakangi konflik, Mesir menempuh jalur perencanaan jangka panjang. Pemerintah Mesir sejak satu dekade terakhir membangun New Administrative Capital (NAC) di timur Kairo.

Kota baru ini dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan modern, menampung kantor presiden, parlemen, kementerian, serta kedutaan besar.

Meski Kairo masih berstatus ibu kota resmi, relokasi fungsi pemerintahan ke NAC sudah berjalan secara bertahap.

Alasan utamanya adalah kepadatan penduduk Kairo yang ekstrem, kemacetan, serta tekanan infrastruktur. Langkah Mesir mencerminkan tren global di mana ibu kota dipindahkan atau “didobel” demi efisiensi dan perencanaan kota masa depan.

Sementara itu, Iran berada pada tahap wacana dan kajian. Tehran, ibu kota Iran sejak akhir abad ke-18, menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari polusi udara, kemacetan parah, kekurangan air, hingga risiko gempa bumi karena berada di zona seismik aktif.

Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat tinggi Iran secara terbuka membahas kemungkinan memindahkan ibu kota ke wilayah lain, termasuk kawasan Makran di pesisir selatan.

Meski belum ada keputusan resmi, diskursus ini menunjukkan kesadaran negara terhadap keterbatasan ibu kota lama dalam menopang beban populasi dan administrasi modern.

Selain contoh kontemporer, Timur Tengah juga memiliki preseden historis perpindahan ibu kota yang kerap dirujuk dalam kajian politik Islam.

Pada masa Kekhalifahan Islam, Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Langkah ini diambil dengan pertimbangan politik dan keamanan, mengingat dinamika konflik internal umat Islam saat itu.

Meski terjadi dalam konteks negara pra-modern, peristiwa ini menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota bukan fenomena baru dalam sejarah kawasan.

Para pengamat menilai, perpindahan ibu kota di Timur Tengah mencerminkan dua pola besar. Pertama, perpindahan karena krisis, seperti yang terjadi di Yaman, di mana keamanan menjadi faktor utama.

Kedua, perpindahan berbasis visi pembangunan, seperti di Mesir, yang melihat ibu kota baru sebagai simbol modernisasi dan efisiensi birokrasi. Iran berada di antara keduanya, masih menimbang antara urgensi lingkungan dan realitas politik-ekonomi.

Namun, perpindahan ibu kota juga menyisakan tantangan. Biaya pembangunan yang sangat besar, risiko ketimpangan wilayah, serta potensi alienasi sosial menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

Tidak sedikit proyek ibu kota baru di berbagai negara dunia menuai kritik karena dianggap elitis atau membebani anggaran negara.

Baca juga: Khutbah Jumat Isra Miraj: Meneladani Hikmah Isra Miraj dalam Kehidupan Sehari-hari

Di tengah dinamika tersebut, pengalaman negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa ibu kota bukan sekadar pusat administrasi, melainkan cermin kondisi politik, keamanan, dan visi masa depan sebuah negara.

Ketika ibu kota berpindah, yang berubah bukan hanya lokasi pemerintahan, tetapi juga arah sejarah bangsa itu sendiri.