Wamenag Romo Syafi’i: Layanan KUA Tidak Boleh Lambat dan Berbelit

KOMPAS.com-Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat, sehingga mutu pelayanannya harus terus naik kelas.

Romo Syafi’i menilai layanan KUA tidak boleh lambat, tidak boleh berbelit-belit, dan tidak boleh membuat warga merasa dipingpong.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/1/2026), dilansir dari laman Kemenag.

Baca juga: Akad Nikah Tak Harus di KUA, Simak Aturan Terbarunya

Menurut Romo Syafi’i, sebaran KUA hingga tingkat kecamatan membuat unit layanan ini menjadi titik temu utama masyarakat dengan negara dalam urusan keagamaan.

Pengalaman warga saat mengurus layanan di KUA, kata dia, ikut membentuk persepsi publik terhadap kualitas Kementerian Agama.

“Bimas Islam adalah wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat,” ujar Romo Syafi’i.

Ia menambahkan keluhan tentang layanan KUA yang lambat atau berbelit-belit tidak boleh terus berulang.

Romo Syafi’i meminta KUA tampil sebagai pusat layanan keagamaan yang solutif, inklusif, dan responsif.

Dorongan tersebut ia kaitkan dengan penguatan program Revitalisasi KUA yang diminta berjalan konsisten di berbagai daerah.

Romo Syafi’i menekankan Revitalisasi KUA dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan dan layanan umat pada masa mendatang.

Ia juga mengingatkan pelayanan publik tidak berhenti pada urusan administratif, melainkan turut mencerminkan hadirnya negara saat memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat secara bermartabat.

Pada forum yang sama, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad memaparkan capaian kinerja layanan yang disebut menunjukkan tren positif.

Baca juga: Kisah Pegawai KUA Terjang Ombak Tinggi 3,5 Jam demi Layani Nikah Warga di Pulau Gresik

Abu Rokhmad menyebut Indeks Layanan Bimbingan Perkawinan sudah berada di skor 82 dan dinilai efektif mendukung penguatan ketahanan keluarga.

Meski begitu, Abu Rokhmad mengakui layanan zakat dan wakaf masih memerlukan penguatan yang lebih serius.

Ia menyampaikan indeks layanan zakat dan wakaf saat ini berada di skor 57,2 dan menjadi salah satu fokus pembenahan pada periode berikutnya.

Dukungan penguatan mutu layanan Bimas Islam juga datang dari Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Marwan mengapresiasi capaian kinerja yang terukur melalui berbagai indeks layanan, sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk mendukung kebijakan dan anggaran yang diperlukan.

“Indeks penilaian layanan keagamaan kita menunjukkan hasil yang cukup memuaskan,” ujar Marwan.

Baca juga: Lirik Tepuk Sakinah, Inovasi Kemenag untuk Edukasi Calon Pengantin di KUA

Ia berharap rekomendasi Rakernas benar-benar berujung pada perbaikan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Romo Syafi’i menyerahkan penghargaan kepada lima Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan kinerja anggaran terbaik.

Lima penerima penghargaan itu adalah Kanwil Kemenag Jawa Timur, Gorontalo, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara.

Romo Syafi’i menilai penghargaan tersebut bisa menjadi pemantik semangat bagi daerah lain agar terus memperbaiki kualitas layanan.

Di akhir arahan, Romo Syafi’i meminta jajaran Bimas Islam tidak cepat berpuas diri meski capaian indeks layanan patut disyukuri.

Ia menutup dengan pesan bahwa tantangan ke depan menuntut adaptasi dan peningkatan mutu layanan kepada umat secara berkelanjutan.