PBNU Minta Wacana “War Ticket” Haji Dikaji Matang, Tekankan Aspek Keadilan

KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, merespons wacana penerapan sistem “war ticket” untuk keberangkatan haji dengan sikap hati-hati.

Ia menilai gagasan tersebut belum memiliki kejelasan konsep sehingga belum layak diperdebatkan secara luas oleh publik.

“Silakan dikaji, kita lihat dulu sistemnya seperti apa. Kita kan belum tahu, belum ada keterangan resmi yang disampaikan,” ujar Gus Yahya di Gedung PBNU Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca juga: Wamenhaj Ungkap Skema “War Tiket Haji”, Bisa Berangkat Tanpa Antre

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terkait mekanisme maupun skema teknis dari sistem yang diwacanakan tersebut.

Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan atau memicu polemik.

“Belum ada keterangan resmi. Sistem yang ditawarkan bagaimana, gagasannya seperti apa, itu belum jelas,” katanya menegaskan.

Gus Yahya juga mengungkapkan bahwa PBNU belum dilibatkan dalam pembahasan awal terkait wacana tersebut.

Ia menilai sebuah kebijakan publik semestinya melalui proses kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat.

“Belum ada. Kalau orang menggagas sendiri-sendiri ya boleh saja, tapi nanti kita lihat apakah diajak membahas atau tidak,” ungkapnya.

Baca juga: PBNU Apresiasi Saudi dan Negara Teluk yang Tak Balas Serangan Iran

Soroti Keadilan bagi Calon Jamaah

Lebih jauh, Gus Yahya menekankan bahwa wacana penghapusan masa tunggu haji yang sering dikaitkan dengan sistem “war ticket” harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh calon jamaah.

“Kalau masa tunggu dihapus, caranya bagaimana dulu? Sistemnya bagaimana supaya adil? Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menunggu lama? Itu harus dipikir,” jelasnya.

Ia menilai perubahan sistem tanpa perhitungan matang berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang telah mendaftar dan menunggu giliran keberangkatan selama bertahun-tahun.

“Tidak bisa kita bicara tanpa studi, tanpa data. Saya harus lihat dulu ini gagasan serius atau tidak,” tegasnya.

PBNU Siap Kaji Jika Sudah Resmi

Gus Yahya menegaskan, PBNU akan bersikap terbuka dan siap memberikan masukan apabila wacana tersebut sudah memiliki bentuk yang jelas dan masuk ke tahap pembahasan resmi, termasuk di parlemen.

“Kalau ini sudah benar-benar dibahas, nanti kita bentuk tim untuk studi, memberikan rekomendasi dan lain-lain,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam perdebatan atas sesuatu yang belum memiliki kepastian.

“Nanti saja. Kalau belum ada apa-apa, jangan ribut untuk sesuatu yang belum ada apa-apa,” katanya.

Baca juga: PBNU Apresiasi Gencatan Senjata AS-Iran, Serukan Hentikan Perang Timur Tengah

Kemenhaj Wacanakan Sistem Tanpa Antre

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melemparkan wacana perubahan besar dalam sistem keberangkatan ibadah haji melalui skema “war ticket”.

Sistem ini disebut-sebut bertujuan menghapus antrean panjang yang selama ini menjadi persoalan utama calon jamaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa gagasan tersebut merupakan arahan dari Prabowo Subianto untuk menghadirkan terobosan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Dahnil, konsep “war ticket” mengacu pada pemanfaatan kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi, yang kemudian ditawarkan langsung kepada calon jamaah tanpa harus melalui masa tunggu bertahun-tahun.

“Misalnya kita dapat kuota 200 ribu dari Saudi, kemudian ditetapkan harganya, dan masyarakat bisa langsung berangkat tanpa antre panjang,” ujarnya.

Perlu Kajian Mendalam dan Pembahasan DPR

Meski menawarkan percepatan, gagasan ini dinilai masih memerlukan pembahasan panjang, termasuk di tingkat legislatif.

Gus Yahya menegaskan bahwa perubahan sistem haji bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut prinsip keadilan, akses, dan keberlanjutan pelayanan publik.

“Pertama, kita belum tahu jelas gagasannya seperti apa. Kedua, nanti pasti harus dibahas di DPR dan melalui proses panjang,” ungkapnya.

Baca juga: Gus Yahya: Indonesia Harus Jadi Sahabat Semua Negara di Tengah Konflik Timur Tengah

Fokus pada Tantangan Nyata

Di akhir pernyataannya, Gus Yahya juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat tantangan global yang lebih mendesak untuk dihadapi bersama, sehingga energi publik sebaiknya tidak dihabiskan pada polemik yang belum jelas arah kebijakannya.

“Kita menghadapi tantangan berat. Yang sudah jelas ada ini mari kita pikir bersama,” pungkasnya.

Dengan demikian, wacana “war ticket” haji masih berada pada tahap awal dan memerlukan kajian menyeluruh.

PBNU menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan harus berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, serta kepastian bagi seluruh calon jamaah.