Berhaji bagi yang miskin: Iman Kuat, Ekonomi Harus Selamat

DI TENGAH gegap gempita ekonomi modern yang mengajarkan efisiensi, akselerasi, dan akumulasi kapital, ada satu praktik sunyi dari desa-desa yang justru menghadirkan pelajaran paling jernih tentang disiplin ekonomi: perjalanan naik haji jemaah yang miskin dan rentan secara ekonomi.

Mereka bukan investor besar, bukan pula pekerja dengan gaji tetap. Mereka adalah kuli panggul, penjual tempe, buruh tani, pedagang kecil, kelompok yang dalam statistik sering dikategorikan rentan.

Namun, dari tangan-tangan yang keras oleh kerja, lahir satu fenomena yang menggugah: kemampuan membiayai “proyek seumur hidup” dengan ketekunan yang melampaui logika ekonomi perkotaan.

Haji, bagi mereka bukan sekadar ibadah tahunan atau rencana jangka pendek. Ia adalah horizon panjang yang ditanam dalam kesadaran sejak muda, dijaga dalam diam, dan diperjuangkan melalui strategi hidup yang nyaris asketis.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, sebagai sikap atau gaya hidup yang menekankan pengendalian diri, kesederhanaan, dan menjauhi kenikmatan duniawi berlebihan, biasanya demi tujuan spiritual, moral, atau pengembangan diri.

Namun, di balik kisah heroik itu, tersimpan satu pertanyaan kritis: apakah semua perjuangan itu berujung pada kesejahteraan, atau justru menyisakan paradoks baru berupa memperparah kemiskinan?

Baca juga: Kepuasan Layanan Haji: Kesalehan yang Menenggelamkan Fakta

Di sinilah pentingnya membaca praktik ini, bukan hanya sebagai kisah inspiratif, tetapi sebagai pelajaran kebijakan dan manajemen ekonomi rakyat.

Disiplin Kecil, Dampak Besar

Kisah Sumarno, kuli panggul dari Blora, adalah contoh klasik bagaimana konsistensi mengalahkan keterbatasan (Kompas TV, 13 April 2026).

Dengan penghasilan harian yang bahkan tak selalu pasti, ia menyisihkan sebagian kecil, Rp 4.000 hingga Rp 5.000 selama dua dekade.

Secara matematis, jumlah itu tampak remeh. Namun dalam praktik, ia adalah simbol dari disiplin yang tak tergoyahkan.

Hal yang sama terlihat pada kisah Mak Emen berusia 60 tahun, menabung dari penjualan ikan asin atau kisah Kasidah, penjual tempe yang memulai tabungan dari Rp 10.000 per hari (Kompas.com, 24 April 2026).

Angka ini, dalam logika konsumsi modern, bahkan tak cukup untuk membeli permen. Namun, dalam logika ketekunan, ia adalah fondasi dari akumulasi besar. Empat puluh tahun kemudian, ia berangkat ke Tanah Suci.

Banyak kisah lain yang memperkuat keyakinan bahwa bagi orang yang memiliki keterbatasan pendapatan, berhaji masih sangat memungkinkan.

Sementara, bagi masyarakat miskin desa, ekonomi bukan soal besar kecilnya pendapatan, tetapi soal bagaimana membangun kebiasaan yang konsisten.

Ini adalah bentuk behavioral economics yang hidup: pengendalian diri, komitmen jangka panjang, dan kemampuan menunda kepuasan.

Ironisnya, nilai-nilai ini justru sering hilang di masyarakat urban yang memiliki akses lebih besar terhadap pendapatan dan instrumen keuangan.

“Tabungan Berjalan”: Hedging

Jika ekonomi modern mengenal instrumen seperti saham, obligasi, atau reksa dana, masyarakat desa memiliki versinya sendiri: tanah, ternak, tanaman kayu keras, hingga emas.

Baca juga: The Great Silence of Piety: Risiko di Balik Kesabaran Jamaah Haji dari Desa

Mereka menyebutnya sebagai “tabungan berjalan” atau aset yang hidup, bertumbuh, dan relatif tahan terhadap inflasi.

Seekor kambing dapat berkembang menjadi dua, lalu empat, bahkan dikonversi menjadi sapi. Nilainya meningkat seiring waktu, sekaligus menjadi cadangan likuid yang tidak mudah “bocor” akibat konsumsi impulsif.

Sementara itu, tanah, kayu keras, dan emas berfungsi sebagai instrumen simpanan yang lebih stabil dan mudah diuangkan saat kebutuhan mendesak muncul.

Kisah Mbah Sarjo, seorang jemaah haji penyandang disabilitas netra asal Kulon Progo, DI Yogyakarta, menjadi contoh nyata. Ia mampu berangkat haji dengan menjual kebun yang selama ini menjadi bagian dari “tabungan berjalan”-nya (Kompas.com, 25 April 2026).

Masih banyak jemaah seperti Mbah Sarjo yang melepaskan aset demi perjalanan spiritual Haji.
Dalam perspektif ekonomi, ini adalah strategi lindung nilai (hedging) yang sangat kontekstual.

Tanpa literasi finansial formal, mereka mampu menciptakan mekanisme perlindungan aset yang efektif. Ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu lahir dari laboratorium atau institusi keuangan, tetapi juga dari pengalaman hidup.

Namun, praktik ini juga mengandung risiko jika tidak dikelola dengan baik, terutama ketika seluruh aset dikonversi sekaligus untuk biaya haji tanpa menyisakan cadangan produktif.

Di sinilah paradoks mulai terasa. Tidak sedikit kasus di mana warga menjual satu-satunya sawah atau tanah warisan demi melunasi biaya haji. Secara spiritual, ini adalah pengorbanan besar. Namun, secara ekonomi menjadi keputusan fatal.

Sawah bukan sekadar aset, karena telah menjadi “tiket makan” sumber produksi yang menjamin keberlanjutan hidup.

Ketika ia dilepas, yang hilang bukan hanya tanah, tetapi juga kemandirian ekonomi. Sekembalinya dari haji, sebagian dari mereka harus kembali menjadi buruh di lahan yang dulu mereka miliki.

Fenomena ini layak disebut sebagai “miskin setelah suci”, kondisi di mana capaian spiritual tidak diiringi dengan keberlanjutan ekonomi.

Karena itu, penting untuk menegaskan satu prinsip: biaya haji seharusnya berasal dari surplus, bukan dari likuidasi aset produktif. Ibadah tidak boleh mengorbankan keberlangsungan hidup keluarga.

Solidaritas Komunal

Salah satu kekuatan terbesar masyarakat desa adalah solidaritas komunal. Dalam konteks haji, ini terlihat dalam praktik arisan haji. Setiap anggota menyetor sejumlah uang secara rutin, dan secara bergiliran mendapatkan kesempatan berangkat.

Model ini bukan hanya soal keuangan, tetapi juga soal kontrol sosial. Ketika seseorang menjadi bagian dari komunitas, disiplin menabung tidak lagi menjadi beban individu, melainkan tanggung jawab bersama.

Contoh dari Desa Genukwatu menunjukkan bagaimana tabungan Rp 10.000 per hari, jika dikelola secara kolektif, mampu memberangkatkan puluhan warga.

Baca juga: Antrean Haji, War Ticket dan Jebakan Keuangan Haji

Ini adalah bukti bahwa inklusi keuangan tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi. Kondisi ini bisa tumbuh dari budaya gotong royong.

Dalam perspektif kebijakan, praktik ini bisa menjadi inspirasi untuk membangun sistem keuangan mikro berbasis komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kasus desa kopi di Jember memberikan dimensi lain. Di sana, haji bukan hanya tujuan individu, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa.

Keinginan untuk berangkat ke Tanah Suci mendorong petani meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan mengelola kebun dengan lebih serius.

Hasilnya bukan hanya peningkatan pendapatan individu, tetapi juga pembangunan desa secara kolektif. Jalan diperbaiki, fasilitas umum dibangun, dan kesejahteraan meningkat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa motivasi spiritual dapat menjadi insentif ekonomi yang kuat. Ketika dikelola dengan baik, ia mampu menciptakan siklus positif antara iman dan kesejahteraan.

Beban Sosial yang Tak Terlihat

Namun, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian: biaya sosial. Tradisi seperti walimatussafar atau kewajiban membawa oleh-oleh sering kali menjadi beban tambahan yang tidak kecil.

Dalam banyak kasus, biaya ini justru menggerus tabungan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Bahkan, tidak jarang keluarga harus berutang demi memenuhi ekspektasi sosial.

Di sinilah pentingnya edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa esensi haji bukan pada simbol status, melainkan pada transformasi spiritual.

Gelar “haji” tidak seharusnya menjadi beban ekonomi baru. Sementara pemerintah bisa hadir sebagai enabler yang memastikan bahwa perjalanan spiritual ini tidak berujung pada kerentanan ekonomi.

Program seperti graduation program bisa menjadi solusi. Dengan mengintegrasikan zakat, dana sosial, dan pelatihan usaha, masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitas ekonominya sebelum berangkat haji.

Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi jamaah, tetapi juga pelaku ekonomi yang lebih kuat.

Pengelolaan dana haji juga harus diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi jamaah berpendapatan rendah. Transparansi, efisiensi, dan orientasi pada keadilan sosial menjadi kunci.

Pada akhirnya, praktik haji warga miskin mengajarkan kita satu hal penting: bahwa ekonomi tidak selalu tentang angka, tetapi tentang nilai. Tentang bagaimana manusia memberi makna pada pengorbanan, disiplin, dan harapan.

Di desa, kita melihat bagaimana iman mampu menciptakan sistem keuangan yang adaptif, solidaritas yang kuat, dan ketahanan luar biasa. Namun, kita juga diingatkan bahwa tanpa manajemen yang tepat, semua itu bisa berujung pada kerentanan baru.

Karena itu, pelajaran terbesar dari mereka bukan hanya tentang bagaimana cara berangkat haji, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara panggilan suci dan dapur yang harus tetap menyala.

Haji seharusnya tidak menjadi akhir dari perjuangan ekonomi, melainkan puncak dari perjalanan yang justru memperkuatnya.

Dan dari desa-desa sederhana, kita belajar bahwa jalan menuju ke sana tidak selalu mudah, tetapi selalu mungkin, selama iman berjalan beriringan dengan akal sehat.